Masduki Toha
DPRD Surabaya,Bhirawa
Dewan meminta agar pemkot Surabaya memastikan mekanisme penutupan lokalisasi Dolly sebelum dilaksanakan sebelkum Juni nanti. Dewan meminta pemkot juga memastikan akan menangani dampak social yang mengikuti penutupan lokalisasi tersebsar di Asia tenggara itu.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha , Senin(14/4) menilai, Pemkot Surabaya tidak serius terhadap rencana penutupan protitusi tersebut. Seharusnya, sebelum penutupan pada Juni mendatang, pemkot dapat memberi penjelasan tahapan pada para penghuni.
Masduki menyebut penghuni yang dimaksud adalah K maupun mucikari. Buruknya lagi, pemkot tidak memiliki data yang valid mengenai jumlah PSK dan mucikari yang beroperasi di Dolly dan Jarak.
“Yang pasti, pemkot jangan hanya fokus pada PSK dan mucikari saja. Dampak sosial dari penutupan Dolly dan Jarak ini juga harus diperhitungkan. Sebab, perekonomian warga setempat bisa bergerak karena adanya lokalisasi ini,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono mengatakan, dalam penutupan Dolly dan Jarak, pemkot harus melibatkan elemen masyarakat ataupun organisasi sosial. Sehingga, penanganan penghuni lokalisasi bisa lebih mengena dan menyeluruh sampai tuntas. Soal PSK yang dipulangkan ke daerah asal bisa tetap terpantau oleh organisasi sosial tersebut.
“Kemudian, dana untuk mucikari dan PSK juga harus diberikan tepat waktu. Tidak boleh ada penundaan ataupun pemotongan sepeser pun. Ini karena dana itu untuk modal usaha bagi PSK atau mucikari setelah lokalisasi ditutup,” paparnya.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan, sebelum memasuki bulan Juli 2014, lokalisasi Dolly dan Jarak sudah tutup. Saat ini, orang nomor satu di Surabaya itu tengah mengajukan anggaran ke Kementrian Sosial (Kemensos) untuk rehabilitasi tempat prostitusi terbesar di Indonesia tersebut.
Risma, panggilan Tri Rismaharini mengatakan, saat ini ada sebanyak 375 PekerjaSeks Komersial (PSK) yang sudah terdata untuk program rehabilitasi tersebut. Program rehabilitasi ini berupa pemberian bekal sebelum para PSK ini pulang kembali ke kampung halaman atau menekuni profesi lain. Rehabilitasi ini berupa pemberian latihan ketrapilan seperti menjahit dan beberapa keahlian lain. Sehingga, ketika sudah tidak lagi menjadi PSK, mereka bisa hidup dari ketrampilan yang dimiliki. “Sebelum Juni, Dolly sudah harus tutup,” ujar Risma usai membuka acara Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran di gedung Sawunggaling, Pemerintah Kota (Pemkot), Surabaya, Jumat(11/4) lalu .
Sebelumnya, sudah ada empat lokalisasi yang sudah ditutup. Diantaranya, Klakahrejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Sekarang tinggal Dolly dan Jarak yang ada di Kecamatan Sawahan yang masih tersisa. Namun, Risma mengakui ada banyak kendala dalam penutupan Dolly dan Jarak. Ada saja pihak tertentu yang menghalang-halangi. Sayang, Risma tidak menyebut pihak mana yang dimaksud. “Selain itu, jumlah PSK yang cukup banyak di Dolly dan Jarak juga menjadi kendala. Kalau yang lain-lain itu kan jumlahnya sedikit. Mungkin 100 hingga 300 PSK. Nah, di Dolly ini ribuan,” jelasnya.
Sepanjang tahun ini, pemerintah menyiapkan dana lebih dari Rp27 miliar untuk rehabilitasi eks wilayah lokalisasi di Surabaya. Dana itu dialokasikan untuk empat titik eks lokalisasi, yakni Klakahrejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Rincianya, sebesar Rp585 juta dari dana program Kementerian Sosial (Kemensos), Rp25 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan sebesar Rp1,4 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). “Dalam rehabilitasi ini, kami tidak membongkar wisma yang selama ini digunakan sebagai tempat pemuas nafsu lelaki hidung belang. Wisma ini harus difungsikan sebagai rumah pada umumnya,” terangnya. [gat]
