Dewan Minta Pemkot Serius Kerjakan Proyek Tanggul Kali Lamong

Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya tengah membangun tanggul Kali Lamong. humas pemkot

DPRD Surabaya, Bhirawa
Agar tidak terjadi banjir akibat luapan air di wilayah barat Surabaya, Komisi C DPRD kota Surabaya meminta agar Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya serius untuk menggarap proyek senilai Rp100 miliar ini.

Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, proyek Kali Lamong ini sumber pendanaannya ada yang dari pemerintah pusat, dan ada dari Pemkot Surabaya.

“Tapi, mayoritas didanai oleh Pemkot Surabaya melalui APBD Kota Surabaya.” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/12).

Ia menjelaskan, keseriusan Pemkot Surabaya melalui Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya membangun tanggul Kali Lamong di wilayah Sumberejo Pakal, itu terlihat dari banyaknya alat berat yang sampai saat ini masih berada di sekitar proyek tanggul Kali Lamong.

“Alat berat itu khusus garap proyek tanggul Kali Lamong, tidak digunakan pengerjaan lainnya. Ini bentuk keseriusan Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.” tegasnya.

Baktiono menerangkan, proyek tanggul Kali Lamong kurang lebih sepanjang 100 meter untuk mengatasi luapan air di wilayah barat Surabaya, dan proyek ini murni inisiatif diambil dari APBD Kota Surabaya sendiri, tanpa bantuan ekternal lainnya.

“Termasuk anggaran pengerukan sungai Kali Lamong.” tegasnya. Baktiono menambahkan, saat Komisi C diskusi dengan BPWS yang ada di Solo, soal Kali Lamong sebenarnya Kabupaten Gresik ini yang paling harus diperhatikan, terutama untuk pembebasan lahan di wilayah Gresik berbatasan Kota Surabaya.

Karena di Gresik banyak berdiri bangunan-bangunan rakyat, sehingga untuk membangun tanggul Kali Lamong dari sisi APBD Kabupaten Gresik tidak mampu membangun tanggul Kali Lamong, karena harus membebaskan lahan dan bangunan rumah warga.

Disisi lain, tegas Baktiono, gencarnya pembangunan di Surabaya tanpa membangun tanggul Kali Lamong saat banjir tentu yang kena dampaknya adalah wilayah Kabupaten Gresik.

“Jadi Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim melalui BPWS tersebut benar-benar harus memperhatikan Kali Lamong.” kata anggota dewan dari PDI Perjuangan lima periode ini.

Dirinya kembali menambahkan, kewenangan proyek tanggul Kali Lamong ada dua yaitu, dari sisi barat itu kewenangan Kabupaten Gresik, sementara dari sisi selatan itu kewenangan Pemkot Surabaya.

“Jadi Komisi C sendiri mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya yang fokus membangun tanggul Kali Lamong, untuk mengantisipasi banjir,” ungkapnya. [dre]

Tags: