Dewan Minta Pemkot Surabaya Sosialisasikan Penerapan PSBB

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya-Arif Fathoni

Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga daerah di jawa timur dalam rangka penanganan covid-19.
Ketiga daerah tersebut yakni Sidoarjo, Surabaya dan Gresik ini disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan langsung mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020.
Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPRD kota Surabaya meminta Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk segera melakukan sosialisasi PSBB di kota Surabaya.
Ketua Fraksi Partai Golkar-Arif Fathoni mengatakan, ketika permohonan penerapan PSBB diajukan ke pemerintah pusat melalui Gubenur sejak saat itu Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW.
“Kami (Fraksi Golkar) meminta kepada Pemkot Surabaya segera mensosialisasikan kebijakan PSBB itu,” ujar Arif Fathoni. Sosialisasi PSBB menurut Anggota Komisi A ini bisa dipermudah dengan teknologi informasi.
Pihaknya meminta kepada kepada Bagian Humas dan Dinas Infokom untuk segera mensosialisasikan baik melalui aplikasi sapa warga maupun secara verbal.
“Seperti Lurah-lurah memberikan himbauan baik dengan spanduk dan lain sebagainya sehingga masyarakat tidak kaget nantinya,” paparnya.
Kepada masyarakat, Fathoni menyampaikan, kebijakan PSBB itu memang pahit, tetapi harus dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan nyawa manusia yang lebih besar.
“Memang (PSBB) ini, kita menjadi keterbatasi tidak dalam seperti kehidupan normal,” ungkapnya. Hal itu, menurut Fathoni, upaya pemerintah untuk meminimalisir banyaknya warga surabaya terinfeksi virus covid-19.
Karena itu, pihaknya meminta sekaligus mengajak segenap masyarakat surabaya untuk mematuhi yang ditetapkan oleh pemerintah. “Sepanjang tidak ada urusan yang urgent, sebaiknya kita berdiam diri di rumah,” tegasnya.
Selain itu menurut Fathoni, untuk menambah kekhusukan dalam beribadah di bulan suci ramadan sekaligus meringankan beban pemerintah dalam rangka meminimalisir sebaran covid yang semakin tidak terkendali.
“Ini memang pahit tetapi harus diambil oleh pemerintah kita, agar covid-19 ini segera bisa hilang dari bumi nusantara ini,” pungkasnya. [dre]

Tags: