Dewan Minta Pemprov Jatim Tekan Angka Kemiskinan di Madura

DPRD Jatim, Bhirawa
Tingginya angka kemiskinan di Madura sangat meresahkan sejumlah Anggota DPRD Jatim, dari daerah pemilihan (dapil) XI. Karenanya, mereka yang berasal dari berbagai partai politik (parpol) ini mendesak Pemprov Jatim untuk fokus mengurangi angka kemiskinan di wilayah timur Jawa Timur tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar meminta agar Pemprov Jatim fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Madura. Pasalnya, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi ditambah dengan pembangunan yang tidak merata di pulau tersebut.
“Kemiskinan di Madura masih tinggi dan kami berharap Pemprov fokus mengurangsi angka kemiskinan yang lebih riil,” katanya, Kamis (28/9).
Dia menjelaskan, salah satu langkah mengurangi kemiskinan adalah mensinergikan pembangunan di pusat dan daerah.  Agar tingkat pendapatan warga Madura bisa merangkak naik. “Solusinya adalah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah disinergikan,” tambahnya.
Dijelaskannya, selama ini investor enggan masuk ke wilayah Madura sehingga lapangan kerja sangat terbatas. Kondisi itu bisa dilihat karena di wilayah itu kegiatan bisnis kurang bergairah. “Kalau bicara kultur terkait juga semangat investor,. Dimana sarana dan prasarana lainnya kurang mendekati kepada selera investor. secara bisnis tidak ada rumah makan yang layak dan hotel,” tandasnya.
Dia menilai dibangunnya jembatan Suramadu belum optimal untuk mendongkrak usaha di wilayah Madura. Karena itu, agar angka kemiskinan bisa ditekan, Pemprov Jatim harus menambah porsi APBD pada tahun 2018 khusunya di wilayah Madura.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Jatim, H Hisan. Menurutnya, wilayah Madura khususnya Sampang dan Pamekasan memiliki angka kemisikinan yang sangat tinggi. Ini karena kedua wilayah tersebut cenderung berbentuk cekung sehingga memungkinkan ke dua wilayah tersebut sering rawan banjir.
“Akibatnya, masyarakat disana banyak kehilangan mata pencaharian ketika banjir melanda. Disatu sisi kultur di Madura, ketika mereka berhasil maka meski keluar dari Madura. Inilah membuat Pulau Madura tidak bisa berkembang,”jelas pria yang akan maju dalam Pilbup Sampang lewat Partai Demokrat ini.
Disatu sisi, Badan Penyelenggara Wilayah Suramadu (BPWS) yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan disekitar Suramadu sedikitpun belum bergerak. Padahal masyarakat Madura berharap dengan dibangunnya jembatan Suramadu, Madura dapat berkembang baik pariwisata maupun industrinya.
“Tapi kenyataannya setelah 8 tahun beroperasi belum ada tanda-tanda Madura bisa bergejolak ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, Madura masih tetap seperti dahulu kalah,”tegasnya. [cty]