Foto: ilustrasi
Imbas Terjadinya Kelangkaan Pupuk di Jatim
DPRD Jatim, Bhirawa
Kelangkaan pupuk subsidi ternyata dirasakan oleh para petani di saat musim tanam tiba. Karenanya DPRD Jatim meminta kepada pemerintah pusat agar penyaluran pupuk subsidi dikembalikan ke pola yang lama yaitu lewat kepala desa atau melalui koperasi unit desa (KUD). Hal ini dilakukan agar petani dapat menerima pupuk subsidi secara merata.
Anggota DPRD Jatim, M. Hisan mengatakan saat reses atau jaring aspirasi di Madura, masyarakat dan petani mengeluhkan masih lambatnya penerimaan pupuk subsidi yang ditangani oleh pihak ketiga atau distributor. Dimana saat ditangani oleh distributor tersebut banyak desa tidak kebagian dalam menerima pupuk subsidi. Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah segera mengubah pola ini agar pupuk subsidi bisa diterima oleh petani langsung.
“Apabila diserahkan ke KUD bisa tersalurkan secara langsung. Pasalnya yang tahu kondisi tanah, dan jumlah petani yaitu kepala desa. Apabila polanya tidak dirubah yaitu tetap didistributor maka petani tetap menjerit dan pembagian tidak merata,”ujarnya politisi asal Partai Demokrat, Kamis (31/3).
Selain itu pihaknya meminta kepada produsen untuk melakukan pengawasan ke distributor dan pengecer, sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat tepat sasaran. “Produsen harus melakukan pengawasan ke bawah, sehingga petani dapat menerima pupuk subsidi tersebut,”ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Jatim, Subianto. Menurutnya, selain subsidi pupuk dikurangi oleh pemerintah pusat, penyaluran yang dilakukan oleh distributor ang ditunjuk oleh pemerintah sering tak tepat sasaran. Akibatnya banyak petani yang menjerit dan terpaksa membeli pupuk non subsidi. Hal ini tak seimbang saat panen terjadi, dimana harganya turun drastis, dan petani yang dirugikan. “Karenanya saya setuju jika penyaluran pupuk bersubsidi dilewatkan ke KUD. Tapi tetap ada pengawasan dari instansi terkait,”tambahnya. [Cty]
