Dewan Minta Wali Kota Serius Tangani Persoalan PD BPR

Kediri, Bhirawa
DPRD Kota Kediri meminta Wali Kota Kediri untuk serius menangani persoalan yang terjadi dalam Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri, mengingat kondisi PD BPR dinilai cukup kritis dengan kondisi NPL yang cukup tinggi.
Ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Erita Dewi, menurutnya kondisi PD BPR Kota Kediri sudah sangat kritis. Ditambah adanya keluhan para karyawan yang juga menolak kepemimpinan Sugianto sebagai Direktur Utama perusahaan daerah tersebut.
“Kita minta Wali Kota Kediri untuk lebih memperhatikan masalah ini. Kenapa juga dipertahankan, segera dicopot aja karena kondisi PD BPR Kota Kediri saat ini sudah kritis. Kalau tidak bisa membuat semakin baik ya silahkan mundur saja jadi dirut, sebab masih banyak yang lebih bagus,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini kondisi perusahan daerah tersebut sudah berada di ujung tanduk. Pasalnya, kondisi NPL pada PD. BPR Kota Kediri sudah mencapai 50% lebih. “Dari tahun ke tahun NPL ini tidak kunjung turun. Jika tetap dipertahankan apa yang menjadi dasar Wali Kota Kediri,” tanyanya.
Selain itu ia juga mempertanyakan fungsi Dewan Pengawas PD. BPR Kota Kediri. Selama ini kinerja Dewan Pengawas terkesan membiarkan kondisi PD. BPR yang tiap tahun semakin buruk.
“Apa fungsi Dewan Pengawas. Kemana saja selama ini. NPL tinggi kok dibiarkan. Selama ini tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Kediri terkait NPL tinggi pada BPR selama bertahun-tahun. Kan yang jadi korban karyawan dan nasabah dan pemerintah itu sendiri. Apapaun alasannya, Dirut BPR wajib diganti. Karena akan mempengaruhi terhadap kinerja internal dan eksternal,” tegasnya.
Sebelumnya, puluhan karyawan PD BPR Kota Kediri melakukan aksi mogok kerja di depan kantor. Mereka menolak kepemimpiban Direktur Utama PD.BPR Kota Kediri, Sugianto. Mereka juga sudah melayangkan surat tertulis dengan dibubuhi tanda tangan sejumlah karyawan dan dikirimkan ke Walikota Kediri, DPRD Kot Kediri dan OJK Kediri.
Isi surat tersebut yakni Pertama, kinerja Direktur Utama yang tidak baik sehingga membuat NPL PD BPR semakin buruk hingga mencapai 50% lebih. Kedua, kesejahteraan karyawan yang tidak diperhatikan. Ketiga, banyaknya perjalanan dinas yang dilakukan pimpinan sehingga mengakibatkan membengkaknya anggaran operasional perusahaan. [van]