Nganjuk, Bhirawa
Gagalnya penutupan tiga lokasi pekerja seks komersial (PSK) di Nganjuk, salah satunya disebabkan buruknya koordinasi antar satuan kerja yang bertugas menangani penutupan lokasi PSK. Bahkan pro dan kontra di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk soal penutupam lokasi PSK, semakin menambah masalah baru.
Terkait gagalnya penutupan lokasi PSK, Komisi D DPRD Nganjuk melakukan blusukan ke lokasi PSK Guyangan. Para wakil rakyat itu melakukan dialog langsung dengan warga Guyangan. Karena selama ini, DPRD hanya menerima laporan dari tim penanganan penutupan lokasi PSK. “Kami ingin langsung mendengar dari warga terdampak penutupan lokasi PSK Guyangan. Kenyataanya kalau laporan yang selama ini diterima dewan tidak seluruhnyaya benar,” ungkap Karyo Ketua Komisi D.
Karyo juga mengungkapkan apa yang dilaporkan tim penanganan lokasi PSK banyak yang disanggah warga terdampak penutupan lokalisasi. Diketahui juga, teryata selama ini tim penanganan lokasi PSK tidak pernah malakukan koordinasi dengan warga terdampak. Padahal dalam laporan yang disampaikan kepada dewan, tim telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi PSK Guyangan.
Dalam laporannya tim juga telah melakukan pelatihan kepada PSK di lokasi Guyangan, teryata dari data yang disampaikan pengurus lingkungan baru satu tahapan pelatihan saja. Padahal seharusnya pelatihan dilakukan dalam tiga tahap. “Kami akan meminta penjelasan tim penanganan lokasi PSK dalam melaksanakan tugasnya, mengapa terjadi kesimpangsiuran informasi tersebut,” tambah Karyo.
Dari hasil blusukan, Karyo sebagai ketua komisi D menilai, gagalnya penutupan lokasi PSK di Nganjuk ini disebabkan karena kurangnya koordinasi tim penanganan lokalisasi dengan warga terdampak. “Waktu yang diberikan Bupati kepada tim hanya disia-siakan begitu saja, sehingga penanganan lokalisasi Guyangan menjadi tertunda,” tandas Politisi Partai Golkar ini.
Sementara Sunaryo Sekretaris Komisi D menambahkan, sebagai wakil rakyat akan menacari solusi terbaik agar warga tidak dirugikan apabila terjadi penutupan lokasi PSK.”Kami tidak akan mendukung penutupan lokasi PSK apabila tim tidak berkoordinasi dengan warga, karena warga adalah salah satu korban dari penutupan lokalisasi,” tegas Karyo.
Selama blusukan ke lokasi PSK Guyangan, para anggota komisi D didampingi oleh Karno, ketua RW Guyangan dan sejumlah warga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas para PSK. Dapat dikatakan penghuni wisma di lokasi PSK Guyangan terkesan tidak terpengaruh dengan rencana pemerintah terkait penutupan. Bahkan, pada malam hari para PSK juga masih melakukan transaksi seks seperti biasa.
Sebagai informasi, kinerja tim penanganan lokasi prostitusi Kabupaten Nganjuk tidak efektif dan kinerjanya dapat dikatakan gagal total. Terbukti para PSK yang berada di lokasi Guyangan Kecamatan Bagor, Kudu Kecamatan Kertosono dan Kandangan Kecamatan Tanjunganom masih bebas melakukan transaksi seks seperti biasa. Selain hanya memboroskan anggaran, tim yang melibatkan pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Nganjuk tidak mampu memenuhi target Gubernur Jawa Timur untuk menutup seluruh lokasi prostitusi akhir tahun 2014. [ris]
Keterangan Foto : Setelah gagal ditutup, Komisi D DPRD Nganjuk blusukan ke lokasi PSK Guyangan.(ristika/bhirawa)
