Dewan Nganjuk Sidak Penyimpangan Pasar Wage

Dugaan adanya penyimpangan, Komisi C DPRD Nganjuk melakukan inspeksi mendadak pada proyek pembangunan Pasar Wage III.(ristika/bhirawa)

Dugaan adanya penyimpangan, Komisi C DPRD Nganjuk melakukan inspeksi mendadak pada proyek pembangunan Pasar Wage III.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Dugaan adanya penyimpangan pada proyek pembangunan Pasar Wage III yang seharusya tuntas akhir tahun 2016 ini mulai nampak. Komisi C DPRD Nganjuk, yang melakukan inspeksi mendadak meminta rekanan pelaksana proyek untuk melakukan perbaikan pada sejumlah bagian bagunan pasar karena dinilai ada kesalahan.
Ditambah lagi, pembangunan proyek yang seharusnya sudah mencapai 70 persen, namun fakta dilapangan pembangunannya baru mencapai sekitar 67 persen. Namun menurut Ketua Komisi C DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, kondisi tersebut masih dianggap dalam batas kewajaran.
Tatit saat sidak bersama anggota komisi C lainnya mengaku PT Trinaka Estu Manunggal selaku pemenang lelang sanggup untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Terutama tembok yang tidak lurus menurut penilaian komisi C. “Ada beberapa bagian yang memang perlu diperbaiki, terutama tembok bangunan kios sisi utara,” papar Tatit saat ditanya Bhirawa.
Proyek dengan menghabiskan anggaran Rp 19,15 miliar dalam pelaksanaanya oleh Dewan masih dinilai dalam batas kewajaran. Sesuai Progres memang belum memenuhi target yakni 70 persen, namun komisi C masih memberikan toleransi.
Ditambahkan Tatit, bahwa pembangunan Pasar Wage III ini diharapkan selesai sesuai target, dengan harapan pasar ini nantinya bisa segera dipergunakan, Sehingga ketersediaan segala keperluan yang dibutuhkan masyarakat untuk berbelanja dapat penuhi. “Dengan keberadaan Pasar wage yang baru ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja masyarakat setempat,” imbuh Tatit.
Tatit juga mengatakan, Komisi C DPRD Nganjuk akan menindaklanjuti keberadaan sejumlah proyek yang realisasinya terlambat. Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebutkan bahwa sidak tersebut juga bertujuan agar pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari dana APBD bisa terserap seperti semestinya.
“Kami akan melakukan evaluasi total terhadap proyek-proyek yang belum selesai di tahun 2016 ini, agar Pemerintah menjalankan tugasnya dengan aktif dan anggaran yang dikeluarkan sesuai APBD. Serta pelaksanaan semua proyek pembangunan berjalan sesuai tahun anggaran dan tidak molor dari jadwal yang telah ditentukan,” pungkas Tatit. [ris]

Tags: