Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM saat diwawancarai sejumlah wartawan, Kamis (21/06).
[Arif Yulianto/ Bhirawa].
Jombang, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menilai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM sukses melakukan ‘recovery’ terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang selama ia menjabat dalam kurun waktu sekitar hampir empat bulan.
Seperti diketahui, Setiajit ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Dr H Soekarwo SH M.Hum menjadi Pjs Bupati Jombang pada Bulan Februari 2018 untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah Jombang. Sebab Bupati dan Wakil Bupati Jombang kembali maju pada Pilbup Jombang 2018.
Wakil Bupati Jombang, Hj.Mundjidah Wahab sempat menjadi Plt Bupati Jombang mengisi jabatan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang tersandung kasus OTT KPK. Mundjidah Wahab kemudian harus cuti saat memasuki masa kampanye Pilbup Jombang dan jabatannya diisi oleh Pjs Bupati Jombang, Setiajit.
“Terkait dengan situasi di Jombang yang pada waktu itu sungguh mencekam, sungguh prihatin betul kita semua, baik di kalangan DPRD maupun eksekutif. Tetapi beliau (Setiajit) masih mampu untuk memberikan motivasi, semangat terhadap teman-teman birokrasi. Karena pelayanan (publik) utamanya kan di birokrasi,” papar Ketua DPRD Jombang saat di wawancarai sejumlah wartawan di Gedung DPRD Jombang, Jum’at siang (22/06).
Ia juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Setiajit atas capaian tersebut. Selain di anggap sukses memulihkan kondisi birokrasi di Pemkab Jombang, Joko mengatakan, Setiajit juga mampu melakukan pengisian sejumlah jabatan kosong di Pemkab Jombang.
“Sampai 153 jabatan yang kosong kalau ‘ndak’ salah. Saya juga terima kasih karena kita masih mempertahankan WTP, karena ini juga salah satu yang didambakan oleh semua pemerintah daerah,” tambah Joko.
Selain itu, masih menurut Joko, Pjs Bupati Jombang Setiajit juga masih mampu diajak menyelesaikan pembahasan P-APBD tahun 2018. Tak hanya itu, lanjut Joko, pada kepemimpinan Setiajit, sejumlah inovasi-inovasi kebijakan juga dilakukan di Jombang seperti, pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di kecamatan-kecamatan. Menjaga ASN agar netral pada proses Pilkada oleh Setiajit juga mendapatkan apresiasi positif dari Ketua DPRD Jombang.
“Sampai dengan hari ini tidak satupun laporan terkait ASN yang ikut kampanye, ikut dukung-mendukung, ‘ndak’ ada, ini luar biasa,” imbuhnya.
Bahkan, Ketua DPRD Jombang, Joko Triono memberikan poin 85 dengan asumsi nilai tertinggi 100 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur tersebut.
“Untuk saat ini, dengan situasi kekosongan sementara beliau mengisi, saya nilai 85. Karena situasi saat itu, saya tidak bisa membayangkan apabila pimpinannya lemah. Karena itu terkait dengan pelayanan publik,” tambahnya lagi.
Joko Triono berharap, siapapun yang menjadi pilihan masyarakat Jombang sebagai tampuk pimpinan hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2018 adalah betul-betul orang yang hebat dan mempunyai inovasi di ranah pelayanan publik. Termasuk ia juga akan mengawal agar ‘tinggalan’ Setiajit berupa sejumlah inovasi tersebut agar tetap diteruskan.
“Yang sudah baik ya terus kan yang baik,” katanya.
Sehari sebelumnya, saat diwawancarai media ini, Kamis (21/06) Setiajit berpesan kepada kepala daerah yang baru nanti agar setelah menjadi kepala daerah, cara berfikirnya tidak lagi fokus pada partai atau kelompok tertentu ataupun golongan
“Tetapi sudah menjadi kepala daerahnya rakyat Jombang,” tandas Setiajit.
Terkait ‘recovery’ di lingkup birokrasi Pemkab Jombang, Setiajit melanjutkan, hal tersebut sudah ‘On The Right Track’.
“Menurut saya, kepala daerah yang baru, tinggal ‘nge gas’ saja,” pungkasnya.(rif)
