Foto Ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Jika Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pasrah dengan mematok angka sekitar Rp 23,4 triliun dalam RAPBD 2017 nanti, tidak demikian dengan DPRD Jatim. Sebaliknya para wakil rakyat ini optimistis ada penambahan sekitar Rp 800 miliar yang berasal dari dana perimbangan atau total sekitar Rp 24 triliun.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Sri Untari menegaskan jika hasil dari pertemuan dengan Menteri Keuangan di Jakarta beberapa waktu lalu didapatkan kabar jika dana perimbangan yang sebelumnya belum terbayarkan akan segera diberikan sebesar Rp 300 miliar. Dana tersebut nantinya akan dimasukkan dalam RAPBD 2017. Selain itu akan ada dari hasil bagi migas yang mengalami pertumbuhan dan dari pajak-pajak lainnya yang total mencapai Rp 800 miliar.
“Yang pasti dalam RAPBD 2017 kami optimistis akan ada tambahan dari pusat sekitar Rp 800 miliar. Sedangkan dari dana perimbangan sebesar Rp 300 miliar sifatnya hanya transit karena akan digunakan untuk membiayai pengelolaan SMA/SMK yang telah diserahkan ke Jatim,”tegas politisi asal PDIP Jatim ini, Minggu (23/10).
Apalagi, tambah Untari, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang intinya mendukung penuh untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana perimbangan segera diserahkan ke sejumlah daerah yang sampai empat bulan belum diserahkan, per bulannya sekitar Rp 75 miliar. Adapun untuk besarannya Jatim sendiri memperoleh dana sekitar Rp 300 miliar.
Itu artinya dalam RAPBD 2017 nanti hampir sama dengan APBD 2016 yakni sekitar Rp 24 triliun. Meski di satu sisi diakuinya Gubernur Jatim sempat pesimistis jika dalam RAPBD Jatim nantinya akan ada tambahan sekitar Rp 800 miliar, dengan pertimbangan posisi ekonomi global belum kembali normal.
Berbeda dengan Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq. Menurutnya dana Rp 800 miliar masih belum pasti sebelum ada SK secara resmi dari Menkeu. Namun dari hasil komunikasi dengan Banggar DPR RI, dipastikan untuk dana perimbangan Jatim sebesar Rp 300 miliar
Dan dana bagi hasil dari migas dan pajak-pajak lainnya yang mencapai Rp 800 miliar akan segera diserahkan ke Jatim.
“Untuk sementara hasil komunikasi ke Banggar DPR RI akan kita jadikan referensi untuk menanyakannya ke Menkeu. Tapi di satu sisi, kami memang berharap agar dana-dana tersebut segera diberikan untuk menunjang program pembangunan di Jatim,”tandas politikus asal PKB ini.
Diakuinya jika dana perimbangan yang diberikan hanya bersifat transito, karena akan digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan SMA/SMK di Jatim. Di mana dana tersebut akan segera ditransfer ke semua sekolah SMA/SMK di Jatim guna biaya operasional. [cty]
