Deny Novianto
Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto memanggil Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD), Selasa (25/3) hari ini. Pemanggilan itu difokuskan meminta penjelasan Kepala BKD terkait nasib 155 honorer kategori 2 (K2) yang gagal lolos dalam rekrutmen CPNS lalu.
”Agenda pemanggilan yakni terkait nasib honorer K2 yang tak lolos tes CPNS. Ini terkait nasib mereka pasca test CPNS, dan solusi apa yang sudah disiapkan Pemkot Mojokerto,” terang Ketua Komisi I DPRD, Denny Novianto, Senin (24/3) kemarin.
Denny mengaku sempat kesulitan mengagendakan pertemuan dengan 155 K2 yang tak lulus rekruitmen PNS karena tak ada kontak persons. ”Kami ingin menjawab aspirasi mereka tapi kesulitan menyampaikan jawaban suratnya karena tak disertai kontak person,” jawabnya.
Politisi partai Demokrat itu mengaku pihaknya telah menjadwalkan pertemuan Selasa 25 Maret hari ini. Tujuannya untuk memperjuangkan nasib mereka. Harapan yang sama diutarakan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus. Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto ini berjanji tak akan menelantarkan nasib ratusan pegawai honorer yang telah puluhan tahun mengabdi. ”Saya tak akan menelantarkan nasib mereka. Sudahlah, jasa mereka bagi pemerintahan sangat besar,” janji Walikota.
Apresiasi yang diberikan kepala daerah ini membuka harapan dalam perjuangan ratusan tenaga kontrak itu. 155 orang tenaga K2 memperjuangkan diri menjadi PNS. Sehingga mereka mengirim surat permintaan audensi ke wali kota dan DPRD. Surat itu dikirim Supriyadi, perwakilan K2 bersama tujuh rekannya.
Namun wali kota tak merinci secara kongkret strategi yang ia persiapkan. Ia menegaskan, jika sampai saat ini pihaknya belum bersikap itu karena menunggu Peraturan Pelaksanaan (PP) dari UU Aparatur Sipil Negara ASN.
”Selama jedah ini menunggu PP kami sudah siapkan segalanya. Biarlah proses ini jalan dulu. Tapi yang jelas kita tetap memperjuangkan nasib K2. Kami tak menampik, jika K2 urusan pusat. Sebenarnya itu memang urusan pusat. BKD tak akan tinggal diam. Kita lihat perjalanannya seperti apa,” pungkasnya.
Siang kemarin, dua perwakilan K2 telah diundang tatap muka oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto Mulyadi. Keduanya diberitahu soal agenda pertemuan hari ini.
Tenaga K2 di Pemkot Mojokerto yang tak lulus tes CPNS berteriak. Ratusan tenaga K2 yang tersebar di lebih dari 17 instansi itu menganggap pemerintah ingkar janji, dalam memperjuangkan nasib pegawai yang mayoritas telah puluhan tahun mengabdi di sektor kepemerintahan.
”Dulu janjinya pemerintah mau menghabiskan kuota K2 yang masuk database terakhir tahun 2005. Nyatanya, kini malah banyak yang nggak lulus daripada yang lulus. Pemerintah sudah ingkar janji,” ujar seorang guru SD yang mengaku telah 15 tahun menjadi tenaga K2.
Yang menyakitkan, lanjut guru SD yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan ini, hasil tes kelulusan rekruitmen CPNS lalu mayoritas didominasi tenaga muda dengan masa kerja jauh dibawah mereka.
”81 orang K2 yang lulus ujian dominan tenaga muda dengan masa kerja relatif lebih pendek daripada kami. Jelas kami merasa diperlakukan sangat tidak adil. Kemampuan berpikir tenaga muda yang masih fresh tentu tidak sepadan dengan yang tua,” keluh guru wanita ini. [kar]
