Dewan Pastikan Serius Bahas RAPBD 2015

DPRD Jatim, Bhirawa
Dalam Pembahasan RAPBD 20155, legislative memnegaskan  tidak akan menjadi tukang stempel saja. Dengan masa pembahasan RAPBD Jatim 2015 sekitar satu bulan , Dewan berjanji akan sungguh-sungguh mengamati setiap usulan anggaran yang diajukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprov Jatim.
Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar menegaskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dilaksanakan pada Rabu (8/10) telah disepakati jika pembahasan hingga pengesahan RAPBD Jatim 2015 pada 10 Nopember 2015. Karenanya untuk mengawalinya akan dibacakan nota keuangan RAPBD Jatim 2015 dalam rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini (10/10).
”Yang pasti dalam rapat Banmus sudah disepakati pengesahan RAPBD Jatim 2015 tuntas pada 10 Nopember 2015. Untuk itu, minggu depan setiap komisi mulai running mengundang SKPD sebagai mitra kerja untuk membahas plot anggaran yang ada,”tegas politikus asal PKB Jatim yang ditemui di ruangannya, Kamis (9/10).
Apa waktu satu bulan tidak terlalu mepet dalam membahas sebuah anggaran, mengingat hampir 70 persen merupakan anggota dewan baru?. Menurut Halim hal itu tidak menjadi masalah.
Pasalnya dari 100 anggota dewan dimana 67-nya merupakan orang anggota dewan yang baru, hampir 90 persennya merupakan mantan anggota dewan di kabupaten/kota. Artinya mereka sudah sangat paham dalam membaca APBD.
”Apalagi dari seluruh anggota FPKB yang berjumlah 20 orang, hampir seluruhnya merupakan mantan anggota dewan di kabupaten. Dengan begitu otomatis mereka sudah memahami soal anggaran. Dengan begitu tudingan dewan adalah tukang stempel sangatlah tak beralasan,”tambah kakak dari Menakertrans, Muhaimin Iskandar.
Belum lagi beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim, Soekarwo yang membahas soal sikronisasi terkait RPJMD (Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang tentunya semua anggota dewan memahami bagaimana arah dan kebijakan program pembangunan di Jatim. Termasuk sejumlah program kerakyatan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan pihaknya optimis jika pembahasan RAPDB Jatim 2015 dilakukan tepat waktu. Mengingat dalam pertemuan antara gubernur dan dewan beberapa waktu lalu, telah sepakat menyatukan visi dan misi dalam membangun Jatim ke depan.
Iskandar menambahkan,ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Diantaranya soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian.
”Saya kira dalam pembahasan ditiap-tiap komisi akan berjalan lancar, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan agar arah pembangunan Jatim ke depan didasarkan pada Perda RPJMD. Dengan begitu jika nantinya ada program dari SKPD yang tidak sesuai tentunya akan dicoret. Tapi saya yakin semuanya sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, diantaranya terkait soal pendidikan, kesehatan dan pertanian,”papar politikus asal Partai Demokrat Jatim ini.
Seperti diketahui, RAPBD Jatim 2015 ini dipasang target sebesar Rp21,9 triliun. Dimana
Pemprov Jatim memastikan jumlah anggaran bidang pendidikan mencapai Rp 4 triliun pada APBD 2015 atau sekitar 23 persen dari angka APBD murni. Sementara anggaran untuk Dinas pendidikan sendiri mencapai Rp 1,1 triliun.
“Anggaran yang paling besar di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp1,1 triliun. Dan lainnya tersebar di beberapa SKPD. Total anggaran untuk pendidikan di Jatim mencapai Rp4 triliun atau 23 persen dari total APBD Jatim murni yang besarnya Rp15 triliun,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS.
Anggaran pendidikan tahun 2015 ini naik signifikan jika dibandingkan dengan anggaran sejenis pada APBD 2014. Dalam APBD 2014 Perubahan, anggaran pendidikan mencapai Rp 945,4 miliar.
Fattah menyebutkan anggaran pendidikan bakal tersebar di beberapa SKPD selain Dinas Pendidikan. Seperti di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang terkait infrastruktur pendidikan, Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kemas), Badan Diklat, Dinas Kesehatan dan SKPD lainnya.
Menurutnya anggaran pendidikan memang tidak hanya masuk di Dinas pdndidikan, namun ada sejumlah anggaran terkait perbaikan fungsi pendidikan dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) di Jatim masuk ke SKPD terkait.
“Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan anggaran pendidikan kita kecil. Kalau melihat anggaran pendidikan jangan hanya melihat di Dinas Pendidikan saja. Tapi fungsi dari pendidikan itu banyak. Kita memberikan beasiswa kepada para guru madin (madrasah diniyah) itu juga bagian dari pendidikan. Anggaran itu tidak ada di Dinas Pendidikan tapi di Biro Kesmas,” tuturnya. [cty]