Dewan Pendidikan Jatim Minta Problem Hulu BPOPP Diselesaikan

Hudiyono

Surabaya, Bhirawa
Biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) menjadi program pemerintah Jawa Timur yang ditunggu-tunggu masyarakat. Utamanya SMA-SMK se Jatim. Sayangnya, dana tersebut belum juga cair hingga saat ini. Padahal, tahun ajaran baru sudah berjalan sejak Juli 2019 lalu. Sementara Komisi E DPRD Jatim beranggapan jika ada prosedur administrasi untuk pencairan BPOPP yang belum terselesaikan.
Sebab, dana untuk program BPOPP atau pendidikan gratis berkualitas (tistas) sendiri, dianggarkan dalam APBD 2019. Namun, karena tistas masuk pada visi misi gubernur baru di RPJMD, maka perlu penyesuaian. Sementara P-APBD baru akan digedok akhir Agustus nanti. Sehingga penggnaan dana baru bisa digunakan setelah P-APBD digedok.
Menurut Prof Muzakki, problem tistas menjadi persoalan hulu yang harus segera dituntaskan dalam bentuk diskusi. Artinya, ada problem atau permasalahan dari sisi kebijakan yaitu pihak eksekutif dan legislatif belum klir. Karena semestinya, pencairan dana dilakukan sudah sejak Juli lalu. Akibatnya, bagian hilir yaitu sekolah harus menanggung konsekuensi.
“Di satu sisi BPOPP tak kunjung cair. Di sisi lain sekolah, khususnya sekolah negeri tidak boleh narik SPP,” ujar dia, Selasa (28/8).
Sehingga untuk sementara, sekolah hanya bergantung pada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Oleh karena itu, sekolah harus memutar otak agar operasional tetap berjalan.
Sedangkan di lain sisi, DPRD Jatim juga mengalami masa transisi. Artinya, anggota DPRD Jatim yang akan dilantik tanggal 31 Agustus nanti, akan menentukan sebera cepat dalam menentukan penetapan anggaran P-APBD yang didalamnya ada program tistas.
“Saya tidak cukup optimis mereka bisa cepat menetapkan (anggaran) P-APBD. Karena ini problem transisi. Bisa saja pencairan BPOPP molor atau tertunda lagi. Potensi bisa Oktober,” katanya.
Imbasnya, sambung dia, bisa ke sekolah lagi. Tidak hanya sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Mengingat pencairan BPOPP juga tidak dilakukan setiap bulan. Akan tetapi, per triwulan.
Terpisah, Kepala Plt Dindik Jatim Hudiyono optimis jika dana BPOPP bisa dicairkan awal September atau minggu depan. Terlebih, sebagian besar sekolah di Jatim sudah menyerahkan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dan rencana anggaran belanja (RAB).
“RKAS dan RAB disampaikan melalui cabdin (cabang dinas) pendidikan kabupaten/kota. Lalu diteruskan ke Dinas Pendidikan Jatim untuk selanjutnya dicairkan segera. Minggu depan sudah bisa cair,”paparnya.
Menurut dia, RKAS dan RAB sekolah di beberapa kabupaten/kota sudah terkumpul di cabang dinas pendidikan di kabupaten/kota. Kendati demikian, diakuinya masih ada beberapa sekolah yang memang belum menyerahkan.
“Sudah sebagian besar. Itu dicairkan dulu. Yang lain menunggu proses pengumpulannya,” sambung dia.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar sekolah tidak perlu khawatir. Sebab, BPOPP merupakan komitmen Pemprov Jatim dalam menyuguhkan pendidikan gratis berkualitas bagi siswa-siswinya. Sehingga, seklah tidak perlu berkomunikasi dengan komite sekolah untuk nalangi dana sementara.
“BPOPP ini alokasi dari pemprov untuk SPP. Biaya tersebut digunakan untuk operasional sekolah. Selain BPOPP, sekolah juga mendapat sumber dana berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat. Jadi penggunaan dana tidak boleh double accounting,” pungkas Hudiyono. [ina]

Tags: