Lokasi SMK Wiyata Husada yang berada satu kompleks dengan RS Punten
Kota Batu, Bhirawa
Pernyataan SMK Wiyata Husada (WH) yang telah mengklaim tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah mendapatkan protes dari para walimurid. Sebagai solusi, Dewan Pendidikan Kota Batu akan segera menonton video rekaman MPLS di SMK Wiyata Husada yang diklaim pihak sekolah sebagai bukti tidak ada perpeloncoan di sekolah mereka.
Dari video itu Dewan Pendidikan bisa melihat secara gamblang apa yang terjadi dalam MPLS. Tidak hanya itu, Dewan Pendidikan juga berniat untuk bertemu langsung dengan siswa baru yang mengikuti MPLS. Hal itu untuk melengkapi data yang ada terkait dengan dugaan perpeloncoan yang terjadi di SMK Wiyata Husada.
Dewan Pendidikan sendiri melihat SMK Wiyata Husada sudah melakukan beberapa pelanggaran aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Biasa kalau sekolah mencari alasan untuk pembenar agar ada anggapan semuanya masih dalam batas kewajaran. Dewan Pendidikan sendiri melihat sudah ada beberapa pelanggaran yang dilakukan sekolah ini, kalau tidak ada masalah tidak mungkin orang tuanya memulangkan anak-anak,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Batu, Heru Soeprapto, Selasa (19/7).
Adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan antara lain, melakukan MPLS sebelum jadwal yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, sekolah melibatkan siswa dalam MPLS, padahal sudah ada aturan tegas dalam Permendikbud yang menegaskan tidak boleh melibatkan siswa dalam MPLS yang diselenggarakan.
“Kalau siswa dilibatkan dalam MPLS, jelas itu tidak benar, karena pasti akan ada upaya balas dendam, hal itu sudah jelas dalam peraturan Menteri Pendidikan,” jelas Heru. Belum lagi menggunakan cara-cara perpeloncoan yang menurut Heru sudah tidak diperbolehkan lagi.
Terlepas dari kebenaran nasi basi atau pun menghukum siswa baru agar makan di dalam WC, Dewan Pendidikan menganggap pelaksanaan MPLS SMK Wiyata Husada, Punten, Bumiaji ini sudah keluar dari pakem.
“Saya kepingin melihat video yang dikatakan pihak sekolah di media massa. Tapi kemarahan wali murid dan keluar paksa dari asrama merupakan bentuk ada permasalahan,” ujar Heru.
Ia mengatakan sikap Dinas Pendidikan Kota Batu menghentikan MPLS di sekolah ini adalah hal yang tepat. Kalau tidak ada tanggapan baru harus diberikan sanksi yang lebih berat. “Peristiwa ini pelajaran bagi Dinas Pendidikan, supaya tidak terjadi lagi di sekolah yang sama dan sekolah lainnya,” pungkas Heru. [nas]
