Dewan Pengupahan Kota Batu Plenokan Hasil Konsultasi UMK

Kepala DPMPTSP-TK, Muji Dwi Leksono (kiri) didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, Adiek Iman Santoso saat memimpin rapat pembahasan UMK.

Kota Batu, Bhirawa
Bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk menentukan besaran Upah Minimun Kota (UMK) yang bisa menaungi kepentingan semua pihak. Setelah melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jatim, Dewan Pengupahan Kota Batu mengagendakan menggelar sidang pleno pada Selasa (10/11) malam. Sidang ini merupakan sidang pleno keempat yang digelar Dewan Pengupahan Kota Batu sejak muncul wacana untuk tidak menaikkan UMK Kota Batu 2020- 2021.

Kabid Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja DPMPTSP-TK Kota Batu, Adiek Imam Santoso mengatakan pihaknya telah mengkonsultasikan masalah ini ke Disnakertrans Provinsi Jatim. Secara terpisah hal yang sama juga dilakukan Apindo dan SPSI Kota Batu.

“Jadi dari hasil konsultasi dengan Pempov, kita masih belum memutuskan besaran UMK Kota Batu. Untuk memutuskan UMK ini kami (Dewan Pengupahan Batu) masih akan melaksanakannya dengan menggelar sidang pleno yang akan digelar nanti malam (tadi malam, 10/11),” ujar Dedek, panggilan akrab Adiek Imam Santoso, Selasa (10/11).

Adapun sidang pleno akan dilaksanakan secara virtual dan tertutup. Dalam sidang tersebut DPMPTSP-TK akan merujuk pada arahan yang diberikan pemprov dimana dalam penetapan UMK dikembalikan ke daerah masing masing. Adapun daerah harus menggunakan dasar perhitungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan memperhatikan situasi kondisi daerah dalam masa pandemi covid-19.[nas]

Tags: