Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Posisi APBD Jatim yang defisit ditambah dengan tertundanya Dana Alokasi Umum (DAU) lebih kurang Rp 300 miliar serta dana perimbangan, dimungkinkan Jatim akan kesulitan menaikkan gaji 100 anggota DPRD Jatim. Apalagi hingga kini presiden belum menandatangani PP terkait tunjangan jabatan atas implementasi UU No 23 Tahun 2014.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renvill Antonio menegaskan dengan kondisi seperti ini dimungkinkan APBD Jatim kesulitan menanggung penambahan gaji dewan. Mengingat di dalam DAU, sebagian besar digunakan untuk komponen gaji. Dan jika dana perimbangan ada indikasi untuk ditunda juga, maka makin berat beban APBD Jatim.
“Saya yakin jika saat ini APBD Jatim tidak mampu menanggung beban kenaikan gaji anggota DPRD Jatim. Selain APBD yang defisit juga ditambahi dengan penundaan DAU selama empat bulan dengan total Rp 300 miliar. Karenanya kami setuju keinginan gubernur yang mencari momen yang bagus untuk menaikkan gaji dewan yang selama 13 tahun tidak mengalami kenaikan,”papar politisi asal Partai Demokrat ini, Selasa (13/9).
Meski begitu sebenarnya Jatim tidak terlalu terbebani dengan penundaan DAU. Pasalnya, Jatim masih mendapatkan pendapatan dari pajak PBBKB, BPNKB, PKB serta pajak hotel dan pajak makan.
Sementara yang kasihan kab/kota yang hanya mendapatkan pajak dari PKB saja. Sedang rumah makan tidak semuanya mampu membayar pajak.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan hingga kini Presiden Jokowi belum menandatangani PP terkait dengan kenaikan gaji dewan. Jika dalam waktu hingga September PP tersebut belum masuk yang dibarengi dengan Perda, maka mustahil akan dapat disahkan dalam APBD 2017.
“Saya bersyukur kenaikan gaji dewan tertunda. Artinya anggaran Jatim lebih diprioritaskan dulu untuk kepentingan masyarakat luas. Apalagi kondisi ekonomi kita tidak memungkinkan hidup berhura-hura. Karenanya kita harus punya empati terhadap kondisi masyarakat yang ada,”lanjut politisi asal PKS ini. [cty]
