Husni Tahir Hamid
Menurut data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3a) Kabupaten Trenggalek, Keluarga miskin Di kota Kripik Tempe itu hingga mencapai 10 persen, hal itu berbanding terbalik dengan penyampaian LKPJ tahun 2019 yang hanya 9,8 persen. Sehingga Ketua Komisi I DPRD Trenggalek meragukan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tentang data kemiskinan yang diduga ada rekayasa.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Komisi I Husni Tahir Hamid usai menghadiri rapat kerja pembahasan progres Report penggunaan anggaran penanggulangan penyebaran covid -19 di kabupaten Trenggalek.Rabu (13/5).
Kalau merujuk keadaan data saat ini menurut Husni data kemiskinan Trenggalek lebih dari 10 persen. Maka penyampaian LKPJ 2019 kemarin tentang data kemiskinan masih diragukan.
“Pada penyampaian LKPJ 2019 data kemiskinan dalam kisaran 9,8 persen berarti di duga ada rekayasa di laporan ini,” ungkapnya.
Ditambahkan Husni terlebih dengan adanya pengakuan Dinsos P3a tentang kemiskinan Trenggalek tidak hanya 9,8 namun disebutkan bahwa data kemiskinan lebih dari itu,
“Saya meragukan penyampaian LKPJ 2019, karena Dinsos P3a telah mengatakan bahwa data orang miskin di Trenggalek itu banyak bahkan melebihi dari 10 persen dan diperkirakan lebih dari 10 ribu KK miskin,” ulasnya.
Lebih lanjut menurut Husni dengan adanya pernyataan ini, berarti pemerintah Daerah tidak bisa dipercaya dan perlu ditanyakan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) bagaimana tentang laporan LKPJ 2019 kemarin karena tidak sesuai dengan pernyataan Dinsos saat ini.
” Kalau Dinsos sudah mengatakan data kemiskinan di Trenggalek lebih dari 9,8 persen bagaimana tanggapan Bappeda Litbang,” tutupnya.( Wek).
