Dewan Ragukan Perjalanan Dinas Luar Negeri Risma Tanpa APBD

Gedung DPRD Jatim

Hadiri International Forum of Women, Siap-siap PDLN Lagi ke Turki
Surabaya, Bhirawa
Sejumlah kunjungan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke luar negeri diklaim tidak menggunakan dana dari APBD. Sebab, Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) tersebut pada umumnya telah dibiayai oleh pengundang maupun The United Cities and Local Goverments Asia Pacific (UCLG Aspac).
Benarkah demikian? Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengakui, pihaknya tidak dapat menjamin kepastian dari informasi tersebut. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi serapan APBD, Bagian Umum Pemkot Surabaya pada awal November sudah mencapai 80 persen. Bahkan kepala bagian umum, lanjut dia, meyakini serapan itu akan bisa mencapai 90 persen.
“Kebetulan Komisi A bermitra dengan Bagian Umum yang mengatur rumah tangga wali kota, wakil wali kota serta para asisten. Saya tidak bisa memastikan apaka ketika wali kota itu ke luar negeri tidak menggunakan APBD,” tutur Habiba, Kamis (21/11).
Apakah 10 persen yang tidak diserap itu, lanjut dia, adalah anggaran perjalanan dinas yang memang tidak diserap oleh wali kota?. “Sampean (anda) bisa menyimpulkan sendiri,” tutur Habiba kepada bhirawa.
Pihaknya justru mempertanyakan, jika memang PDLN itu tidak ada kaitannya dengan Surabaya dan kepentingan Surabaya, mengapa setiap PDLN wali kota mengajak serta kepala-kepala OPD. Mereka tujuannya apa kesana? Sementara anggaran yang digunakan oleh para kepala OPD itu juga berasal dari APBD Kota Surabaya.
“Termasuk SPPD (kepala OPD) itu masuk dalam anggaran Bagian Umum. Mungkin bisa saja untuk Bu Risma-nya secara pribadi tidak menggunakan APBD karena sudah ditanggung oleh undangan. Tapi rombongannya itu menggunakan APBD dan itu dibuktikan dengan serapan di Bagian Umum,” tutur Habiba.
Dalam PDLN, terdapat sejumlah item yang ditanggung oleh APBD Kota Surabaya. Instrumennya adalah uang harian, tiket dan hotel.¬† “Kita banggalah wong Suroboyo ini sering diundang ke luar negeri. Kelasnya dunia lah, suatu penghargaan yang luar biasa. Tapi kita juga harus mempertimbangkan asas maslahatnya,” tutur politisi asal PKB tersebut.
Bagaimana pun juga, lanjut Habiba, APBD Surabaya ini juga dihasilkan dari masyarakat melalui berbagai pajak. Dana itu termasuk yang dipakai untuk para pejabat bepergian ke luar negeri disumbang oleh warga Surabaya. “Kita berharap manfaatnya jelas untuk masyarakat. Misalnya dengan¬† semakin bertambahnya lapangan pekerjaan, kemudian jika ada sister city, maka sister city yang jelas. Baik yang bidang kebudayaan, kesehatan, pendidikan yang benar-benar dirasakan secara konkrit oleh warga,” tandasnya.
Disinggung terkait rencana PDLN Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Ankara, Turki pada Desember mendatang, Habiba mengakui ada cukup kerancuan. Kepergian itu atas nama Wali Kota Surabaya atau mewakili UCLG. “Ketika DPRD melakukan kunjungan ke luar negeri diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Kemendagri. Maka kita juga berharap ketika OPD juga melakukan hal yang sama melalui media untuk melaporkan perjalanannya agar diketahui oleh publik,” ungkap dia.
Pihaknya juga berharap menjelang akhir periode Risma akan khusnul khotimah dalam memungkasi jabatannya. Bila perlu frekuensinya ke luar negeri juga dikurangi. “Karena masih banyak warga Surabaya ini yang sebenarnya juga ingin bertemu secara langsung Wali Kota Surabaya,” tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengaku bahwa dalam waktu dekat wali kota Risma mendapat undangan dari Partai Pembangunan dan Keadilan (AK Party Women’s Wing), Republik Turki, untuk berpartisipasi dalam International Forum of Women in Local Governance. Forum ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Hak Perempuan di Turki dan akan dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Wali Kota Risma akan menghadiri forum ini dan terlibat secara aktif sebagai keynote speaker untuk menyampaikan paparan terkait keberhasilan pembangunan kota Surabaya dalam kepemimpinannya. Kunjungan ini rencananya akan dilakukan pada 11-13 Desember 2019. Rencana kunjungan ini tercatat sangat dekat dengan kunjungan sebelumnya di Afrika Selatan dan Uzbekistan pada 12 – 18 November lalu.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya juga membantah bahwa PDLN Risma telah mencapai 14 kali perjalanan. Dari 14 izin yang diberikan, Risma hanya melakukan PDLN selama sembilan kali. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai menuturkan, sejauh ini permohonan izin Wali Kota Surabaya ke luar negeri tidak pernah ditolah oleh Gubernur Khofifah. Adapun izin yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atas rekomendasi Pemprov Jatim tidak pernah ada laporan, apakah izin itu digunakan atau keberangkatannya dibatalkan. “Kita tidak pernah dilapori kalau misalnya tidak jadi berangkat. Kita hanya memproses izin itu ke Kemendagri dan tidak pernah ditolak,” tutur Aries.
Dalam permohonan izin PDLN tersebut, lanjut Aries, juga disebutkan apakah perjalanan ini ditanggung oleh APBD atau tidak. “Kalau berdasarkan surat-surat yang kita terima, sejumlah kunjungan itu menggunakan APBD,” pungkas Aries. [tam]

Tags: