Suasana di depan ruang komisi III DPRD Sampang.
(APBNP Rp 30 M PU Pengairan)
Sampang, Bhirawa
Proyek anggaran Rp. 30 miliar sumber APBN-P Ta 2016 di PU Pengairan Kabupaten Sampang, kini mulai masuk babak baru dengan pemangilan aparat kepolisian Polres Sampang terhadap beberapa anggota dewan Sampang untuk dimintai keterangan terkait kronologis penganggaran dana tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Sampang Abdullah Mansur saat dikonfirmasi di kantor dewan, menjelaskan pihaknya sudah dipanggil Polres Sampang terkait proyek APBNP Ta 2016 di PU Pengairan Sampang. “Jadi saya selaku ketua komisi III DPRD hanya menjelaskan sepengetahuan saya terkait proses yang berada di DPRD Sampang,” kata dia, Rabu (28/12).
Abdullah Mansur, dimintai keterangan di kantor polisi kurang lebih 1 jam setengah, mulai dari jam 10.00 -11.30 Wib. Secara kronologis ia menyampaikan pada kepolisian terkait anggaran Rp.30 miliar tersebut, berdasarkan di jadwal badan musyawah (Bamus) DPRD Sampang akhir tahun 2016, tidak ada jadwal pembahasan di tingkat komisi dengan alasan waktunya tidak cukup, sehingga hanya pembahasan ditingkat Fraksi dan badan anggaran (Banggar) DPRD Sampang.
Di tempat terpisah AKP Hari Siswo Kasat Reskrim Polres Sampang, saat dikonfirmasi terkait sudah dipanggilanya beberapa anggota dewan Sampang terkait APBNP Rp.30 miliar di PU Pengairan, membenarkan jika sudah dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah anggota dewan, tapi itu bukan pemeriksaan, hanya sebagai antisipasi untuk melakukan klarifikasi pada anggota dewan, namun hingga saat ini pihaknya belum ada rencana untuk memanggil pihak Dinas PU Pengairan, karena masih menunggu perkembangan kajian dari anggota.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran bantuan APBNP Rp.30 miliar di Dinas PU Pengairan Sampang yang dialokasikan pada 150 kegiatan, berupa irigasi dengan nilai masing-masing Rp.200 juta, sempat mendapat reaksi protes dari beberapa kalangan masyarakat Sampang, bahkan kantor PU Pengairan sempat di demo mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. [lis]
