Mohammad Fawait
DPRD Jatim, Bhirawa
Tak kunjung diisinya pimpinan 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim mendapat sorotan tajam dari DPRD Jatim. Anggota komisi A DPRD Jatim, Mohammad Fawait mengatakan, jika tak kunjung diisi oleh kepala dinas definitif akan mengganggu kinerja Jatim, salah satunya perekonomian Jatim yang terancam terpuruk.
“Kami berharap gubernur Khofifah segera menentukan kepala dinas definitif untuk 17 OPD, yang saat ini masih dijabat Plt kepala dinas. Ini jelas mengganggu kinerja Pemprov Jatim di tengah memiliki komitmen untuk membangkitkan perekonomian di Jatim dampak pandemi,” jelasnya saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (24/3).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini butuh sebuah kebijakan cepat dan tepat yang dikeluarkan untuk memulihkan perekonomian di Jatim.
“Kalau OPD-nya yang mengurusi pelayanan publik terlebih disektor ekonomi maupun urusan kesejahteraan rakyat dijabat Plt yang tak bisa mengambil kebijakan strategis, malah terpuruk ekonomi Jatim. Ini mendesak sekali untuk segera diisi dinas-dinas yang masih dijabat Plt,” jelas pria asal Jember ini.
Pria yang akrab dipanggil Gus Mufa ini mengungkapkan, pihaknya optimistis Gubernur Khofifah mengetahui kualitas dan kuantitas dari personel ASN Pemprov Jatim yang layak memimpin OPD tersebut.
“Saya kira gubernur tak memiliki kesulitan untuk segera menunjuk kepala dinas definitive karena lebih tahu kemampuan personelnya sehingga saya mendesak untuk segera diisi OPD yang masih dipimpin plt,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Gus Mufa juga mengatakan, saat ini dalam penganggaran terancam tak bisa maksimal karena adanya jabatan plt tersebut.
“Sekarang ini untuk penganggaran ada peralihan dari ebudgeting ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Sistem ini sangat sulit dan tentunya kebutuhan masing-masing OPD berbeda. Kalau dirangkap pengambilan keputusan ini oleh Plt tentunya akan terhambat proses pengerjaan dari dinas satu ke dinas lainnya,” jelasnya. [geh]
