Dewan Sebut Dana Desa Efektif Turunkan Angka Kemiskinan di Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Masih tingginya angka kemiskinan di Jatim menjadi perhatian DPRD Jatim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4, 61 juta atau 11, 77 persen. Fakta itu mendapat sorotan anggota Komisi E DPRD Jatim Mochamad Eksan.
Politisi NasDem ini berharap Pemprov Jatim lebih serius untuk menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan dana desa atau alokasi dana desa yang nilainya mencapai 10 persen dari APBN dan APBD. Karena bila dana desa digunakan tepat sasaran dengan pembangunan infrastruktur di desa, maka pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkat yang imbasnya akan menurunkan angka kemiskinan yang mayoritas ada di wilayah desa.
“Saya optimistis dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa akan menurunkan angka kemiskinan. Sebab, dengan adanya pembangunan secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian warga yang imbasnya meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan,” tutur Eksan, Kamis (4/1).
Eksan mengakui masalah kemiskinan di Jatim sangat kompleks. Tak semata-mata masalah kesenjangan ekonomi tapi juga menyangkut kultur warga Jatim yang tersebar di 38 kabupaten dan kota. Karena itu, penanggulangan kemiskinan di Jatim harus terpadu dan bersinergi dengan stake holder dan instansi terkait. Baik itu antara pemprov dan pemkab, maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Karena itu, Eksan mengusulkan adanya Satgas atau Pokja (Kelompok Kerja) untuk menyinergikan program penanggulangan kemiskinan di Jatim. Hal itu bisa dimulai dengan memberi porsi anggaran yang lebih besar pada kegiatan pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
”Kalau perlu dibentuk Satgas atau Pokja atau semacam tim penanggulanagan pengentasan kemiskinan, saya secara pribadi setuju saja. Tinggal dibuat payung hukumnya, bisa dipimpin oleh Wakil Gubernur atau Sekdaprov, atau birokrat senior,” tandas alumni HMI ini.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jatim Mamullah Harun. Menurut politisi asal PKB ini untuk menanggulangi kemiskinan perlu dilakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan di Jatim, seperti Madura dan Jember. Dengan demikian, pemprov bisa fokus mengalokasikan program pembangunan di wilayah itu. Baik dalam proyek lingkup provinsi maupun nasional.
Di lain sisi, Mamullah mengkui kalau di wilayah Jatim yang lain, pembangunannya sudah berjalan dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya kira pemerintah harus fokus menanggulangi kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan yang ada di Jatim. Sejumlah program-program tingkat provinsi maupun nasional harus diprioritaskan ke sana,” imbuhnya. [cty]