Dewan Sesalkan Kebijakan Pusat yang Prioritaskan Perbaikan Jalan di Luar Jawa

DPRD Jatim, Bhirawa
Banyak mendapat keluhan dari masyarakat mengenai perbaikan jalan, anggota DPRD Jatim Zainul Lutfi ini menilai seharusnya pemerintah pusat tidak memprioritaskan pembangunan jalan di luar Jawa. Pasalnya, jumlah kendaraan antara di Jawa dan luar Jawa sangatlah berbeda. Begitu pula dengan ruas jalan yang ada.
“Saya sebenarnya kurang setuju akan kebijakan pemerintah yang memperioritaskan untuk membangun jalan di Papua dan NTT, karena di sana kendaraan sangat sedikit, tidak sebanyak di Jawa yang setiap detik jalan selalu dilalui kendaraan-kendaraan besar,” ujar Zainul Lutfi, Rabu (29/11).
Menurutnya, pembangunan jalan di Jatim tetap harus dilakukan. Kendati saat ini sedang gencar melakukan pembanggunan di luar Jawa. Namun seharusnya tidak mengurangi pembangunan yang di Jawa, termasuk Jatim. Sehingga tidak perlu ada pengeprasan anggaran untuk perbaikan jalan. Akibatnya jalan yang rusak akan semakin bertambah.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto. Menurutnya saat ini jumlah jalan yang rusak semakin banyak di Provinsi Jatim yang memiliki panjang 1.421 km. Dari jumlah tersebut pada semester I, jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 13,811 persen atau sepanjang 196,255 km. Sedangkan semester II, kerusakan menjadi 158,17 km. “Ada dua kategori jalan di Jatim yakni mantap dan tidak mantap,” tegas politisi asal PKS ini.
Ditambahkannya, kondisi jalan di Jatim pada semester I, sekitar 1.224,745 km atau 86,189 persen jalan mantap. Sedangkan jalan yang tidak mantap 196,255 km (13,811 persen) terdiri dari rusak berat 23,825 km dan rusak ringan 172,43 km. Sedang pada semester II, kondisi jalan mantap di Jatim sepanjang 1.262,83 km dan jalan tidak mantap 158,17 km (11,31 persen).
Di mana, tambahnya jalan tidak mantap seperti di Jalan Babat-perbatasan Kabupaten Jombang (12,93 km), perbatasan Lamongan-perbatasan Mojokerto (3,10 km), perbatasan Bojonegoro-perbatasan Nganjuk (6,6 km), perbatasan Sampang-Omben (1,47 km) dan tersebar di daerah lain totalnya mencapai 87,56 km. “Data di semester II, jalan tidak mantap di Jawa Timur mencapai 158,17 km,” terangnya.
Inilah, tegas Hammy yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov jatim. Di satu sisi anggaran yang dimiliki Pemprov Jatim sangatlah minim. Sementara bantuan anggaran dari pemerintah pusat kecil. Bahkan Jatim sempai pinjam dana dari IDB (Islam Development bank) sebesar Rp3 tiliun untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). [cty]