Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Naiknya harga BBM per 1 April 2018 untuk pertalite dan pertamax masing-masing Rp200,- sangat disesalkan para wakil rakyat yang ada di DPRD Jatim. Mengingat ditengah melemahnya daya beli masyarakat, seharusnya pemerintah tidak membuat kebijakan yang tidak populis dan justru merugikan rakyat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto menegaskan seharusnya pemerintah melindungi rakyatnya dan tidak berbuat semena-mena dalam menaikan harga BBM, ditengah harga minyak dunia turun. Apalagi jelas di UUD 45 disebutkan jika negara memiliki kewajiban melindungi warganya atas kekayaan alam di dalamnya.
“Tapi yang terjadi justru pemerintah berlomba-lomba menaikan pajak, tarif tol hingga harga BBM. Tentunya dengan kenaikan BBM akan berimbas terhadap harga kebutuhan pokok ditengah-tengah daya beli masyarakat menurun,”tegas politisi asal PKS ini, Rabu (28/3).
Pihaknya juga khawatir naiknya harga BBM ini dijadikan komunitas politik menjelang Pilpres 2019. “Saya khawatir menjelang pilpres nanti harga BBM diturunkan.Ini jelas kenaikan tersebut dijadikan komoditas politik,”tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Ahmad Heri menyesalkan sikap pemerintah yang menaikan harga BBM tanpa melihat kondisi masyarakat yang memang daya belinya menurun. Apalagi dengan naiknya harga BBM secara tidak langsung akan berimbas kemana-msna, walaupun hanya Rp200,-.
“Seharusnya pemerintah meninjau kembali kebijakannya. Jangan sampai krnaikan BBM ini akan menambah kemiskinan semakin banyak,”papar politisi asal Partai Nasdem ini. [cty]
