Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Meski masih menjadi wacana di lingkup DPRD Jatim terkait status mobil dinas dari pinjam pakai menjadi sewa pakai, namun hampir sebagian besar anggota DPRD Jatim mendukungnya. Alasannya dengan status sewa pakai, maka anggaran untuk pembelian mobil dinas dari APBD Jatim bisa dihemat.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari menegaskan jika wacana tersebut sudah ada menyusul adanya revisi PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Protokoler oleh Presiden RI Joko Widodo. Namun kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum Permendagri turun dengan dikuatkan oleh Pergub. Di sisi lain negara juga masih melihat fiskal di beberapa wilayah yang belum membaik dan malah terjadi defisit akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.
Namun terlepas itu semua, ungkap perempuan cantik ini dengan menggunakan sistem sewa pakai maka pemerintah akan diuntungkan, karena tidak perlu mengalokasikan anggaran besar untuk membeli mobil dinas. ”Sebaliknya dengan cukup sewa yang dananya diserahkan kepada tiap-tiap anggota, maka pemerintah tidak terbebani dengan ongkos perawatan,”tegas perempuan yang juga Ketua Koperasi Wanita di Malang ini ketika diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Rabu (21/9).
Diakuinya, dalam PP tersebut nantinya anggota dewan mendapatkan tunjangan transportasi sehingga para anggota legislatif tidak lagi mendapatkan mobil dinas. Sedang untuk besarannya masih digodok karena tiap-tiap daerah besarannya tidak sama. Tidak itu saja, hal ini juga terkait dengan kekuatan keuangan di tiap-tiap daerah.
Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra Jatim Abdul Halim mengakui jika dengan sistim sewa pakai lebih enak ketimbang pinjam pakai. Artinya para anggota dewan dapat menggunakan kendaraan pribadinya, namun kalau ada kerusakan onderdil bisa diambilkan dari tunjangan transportasi tersebut. Sebaliknya jika pinjam pakai justru kalau ada kerusakannya, mereka menanggung sendiri dan mobil tersebut wajib dikembalikan saat sudah tidak lagi bertugas sebagai dewan.
“Justru dengan sistem sewa pakai ini kami sebagai anggota dewan lebih diuntungkan. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengalokasikan anggaran pembelian mobil dinas yang nilainya cukup besar. Apalagi ketika mobil-mobil tersebut tidak digunakan akan mangkrak dan nilai ekonomisnya akan turun jika dijual. Untuk itu, kami mendukung kebijakan tersebut meski masih menjadi wacana,”teranya. [cty]
