Sidoarjo, Bhirawa
Banyaknya temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jatim yang menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan eksekutif, di Kab Sidoarjo yang dilakukan beberapa SKPD mendapat perhatian serius dari dewan. Diantaranya mengumpulkan beberapa masalah untuk dianalisa.
Usai mengikuti Semiloka Koordinasi Pencegahan Korupsi, Rabu (15/10) kemarin di Kab Sidoarjo. Ketua Dewan, Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan, pihaknya mempunyai catatan-catatan khusus bagi eksekutif, khususnya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas PU Pengairan yang mendapat sorotan paling banyak dari BPKP.
”Artinya, kami memang sedang mencoba menganalisa mulai dari sisi letak kesalahannya. Apakah dari sisi perencanaannya atau dari sisi penganggarannya atau dari sisi yang lain. Seperti yang disampaikan BPKP tadi, hingga saat ini masih belum selesai dalam melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi,” katanya.
Hingga kini, dewan masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Namun sasarannya pada sisi perencanaannya. Apakah ada perencanaan yang salah, masih belum diketahui sebab masih dianalisa.
Menanggapi permintaan KPK, seperti dikatakan Zulkarnain, agar dewan ikut mengawasi. Sulamul Hadi Nurmawan dengan tegas mengatakan, sudah pasti akan ikut mengawasi. ”Kami selama ini sudah melakukan pengawasan, karena pekerjaan kami salah satunya adalah fungsi kontroling. Tapi hari ini Pemerintah Sidoarjo sedang mencoba melakukan sistem, dalam rangka membangun integritas, membangun pemerintahan yang bersih. Yakni dengan melibatkan eksekutif, DPR, BPKP dan KPK. “Kalau dalam rangka pencegahan seperti ini, berarti sangat bagus,” terang Gus Wawan.
Meski demikian, fungsi kontroling tetap jalan seperti biasa, karena Gus Wawan ini sangat yakin muatan-muatan lokal belum tentu tersentuh KPK, dan dewan yakin DPR tetap melakukan kontrolling dan pasti dibutuhkan karena masih sangat kuat integritasnya. Program-programnya setiap tahun juga mengalami peningkatan, bisa dilihat di APBD. [ach]
Keterangan Foto : Ketua Dewan Sulamul H. Nurmawan.
