Dewan Sidoarjo Imbau Tak Pungut ke Wali Murid

(Alasanya Untuk Membangun Sekolah)
Sidoarjo, Bhirawa
Sudah tidak ada alasan lagi pihak sekolah/komite sekolah SD/SMPN di Kabupaten Sidoarjo untuk memungut beaya pembangunan sekolah ke wali murid. Karena, pihak DPRD akan mendorong meningkatkan anggaran pembangunan fisik.
Hal ini sejalan dengan pengalihan sekolah SMK/SMA dari Pemkab/Kot ke Pemprov yang merujuk pada UU 23/2014. Dana besar ang tadinya dialokasikan Pemkab untuk pembangunan fisik SMA/SMK selajutkan digunakan untuk memperesar anggaran fsik S/SMP. Berapa sebenarnya besarnya dana tersebut. Anggota Banggar DPRD, Bangun Winarso, menyatakan secara global anggaran pedidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK sebesar Rp1,1 triliun.
Kalau anggaran SMK/SMA dihilangkan untk dialihkan ke sekolah dasar dan menengah maka pada tahun depan kebutuhan anggaran infrastruktur sekolah bisa dilipatgandakan. Dengan demikian tidak ada dalih apapun memungut beaya dari wali murid untuk membangun sekolah. Sebelumnya masih ada beaya pembangunan yang dipungut dari wali murid, misalkan untuk SMP sebesar Rp1,75 juta hingga Rp3 juta. Begitu pula yang SD. Selalu saja ada dalih ang dgunakan untuk meminta uang.
SPP memang sudah tidak ada  tetapi beaya operasional pembangunan sekolah selalu ditimpakan ke wali murid. “Ini yang kita tidak mau,” katanya. Pihaknya juga mengupayakan dana share yaitu dengan bea siswa untuk pelajar miskin, yang tinggal di daerah pinggiran seperti Jabon, Tarik, Balongbendo. Dan tentu saja siswa yang mempunyai prestasi. Sehingga anggaran pendidikan bisa optimal dan bisa dirasakan siswa yang memang membutuhkan.
Hal lain yang perlu diingatkan adalah Pemprov hendaknya berhati-hati dalam menangani mutasi guru paska peralihan SMA/SMK ke Pemprov Jatim. Guru yang statusnya PNS Pemrpov hendaknya diperlakukan dengan baik dengan tidak melakukan mutasi.
“Guru Sidoarjo secara umum memang dikenal memiliki kualifikasi di atas rata-rata dan sejajar dengan kualitas guru di Surabaya. Bila berpedoman meratakan kualitas pendidikan, jangan dengan gegabah memutasi guru ke daerah lain. Karena dikuatirkn Sidoarjo akan kekurangan stok guru yang berkualitas. Pedidikan di Sidoarjo raa-rata unggul menciptakan siswa yang banyak dterima di perguruan tingi negeri,” tegasnya.
Sementara seorang guru SMA yang menolak disebut namanya, mengaku resah dengan pengalihan fungsi pengelalaan SMA/SMK. Kekuairannya adalah bila dmutasi ke daerah lain, padahal keluarga sudah mentap di Sidoarjo. “Hal ini akan berpengaruh terhadap etos kerja guru bia sampai dilakukan mutasi ke daerah lain,” ujarnya. [hds]