Dewan Sidoarjo Selesaikan Penetapan Empat Pimpinan Baru

Sidoarjo-Bhirawa
DPRD Sidoarjo akhirnya selesai menuntaskan pekerjaan paling pelik yakni memproses 4 nama pimpinan DPRD yang baru. Empat nama ini akan diserahkan ke Gubernur untuk mendapat surat penetapan, setelah itu dibentuk alat kelengkapan dewan. Diperkirakan dalam bulan ini pembentukan seluruh alat kelengkapan selesai dibentuk.
Pjs Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Rabu (17/9) siang mengatakan, empat partai yang mendapat jatah pimpinan dewan sudah mengirimkan nama yakni PKB, PAN, PDIP dan Gerindra. Diharapkan dalam satu-dua pekan ini surat penetapan sudah turun sehingga pimpinan DPRD menjadi difinitif. Dengan sterbentuknya pimpinan, proses pembentukan komisi-komisi, badan-badan di tubuh dewan cepat diselesaikan.
Untuk pembentukan alat kelengkapan, menurut ia, tidak rumit karena formatnya sudah ada. Siapa dan apa menduduki jabatan apa sudah ada komunikasi dari 7 fraksi untuk menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan.
Apalagi Tatibnya secara formal sudah dibahas ditingkat masing-masing fraksi. Selanjutnya kita tinggal menyamakan suara untuk disahkan dalam paripurna pengesahan Tatin nanti. Karena Tatib sudah dibahas fraksi, pembentukan Pansus tatib nanti bisa jadi tidak akan dilakukan.
Asal seluruh fraksi sepakat dan tidak ada perubahan mendasar dalam tatib tersebut.
“Jika seluruh fraksi sepakat, maka Pansus Tatib tidak wajib dibentuk dan langsung disahkan melalui paripurna,” imbuh Sulamul.  Hal ini disebabkan, PP no 16 tahun 2010 masih berlaku sebagai payung hukum penyusunan Tatib dewan. UU MD3 hanya mengatur soal Tatib di DPR RI.
“Belum ada perubahan signifikan untuk Tatib dewan periode ini. Namun jika perjalanan pembahasan ada aturan baru, maka kita akan sesuaikan,” ulas Politisi PKB ini. Sementara itu, semangat untuk menjaga kedisiplinan anggota dewan periode 2014-2019, FKS mendorong adanya perubahan Tatib DPRD Sidoarjo.
“Tata tertibnya memang harus diperketat, ini waktu yang tepat mengingat keanggotaan dewan Sidoarjo baru dan semangatnya juga baru,” tutur Kusman anggota FKS.
Ketua DPD PAN Sidoarjo, Imam Sugiri, meminta agar penempatan anggota dewan yang menduduki alat kelengkapan menggunakan azas proporsionalitas. Empat partai yang mendapat jatah pimpinan pantas diberi jabatan ketua komisi. Untuk ketua Banleg dan Ketua Badan Kehormatan diberikan kepada fraksi lain, seperti PKS/Nasdem, Golkar/PPP/PBB, Demokrat. “Jangan menang-menangan lah,” pintanya.
Sementara itu anggota FKB, Abdul Kholik (mantan wakil ketua dewan) menganggap, penunjukan Sulamul Hadi Nurmawan sebagai ketua DPRD Sidoarjo belum selesai. Karena DPC PKB tidak melampirkan surat rekomendasi DPP PKB saat menunjuk Sulamul. Apalagi DPC PKB tidak mengadakan rapat pleno dulu.
Kholik sendiri mengaku mengikuti fit and proper tes bersama Sulamul dan Nur Achmad di sekretariat DPP PKB di Jakarta. “Menjadi aneh, tes dilakukan di DPP PKB, tetapi yang memutuskan hasilnya DPC,”ujarnya.
Ketua Fraksi PKB Sidoarjo, Amir Aslichin, menegaskan, soal penunjukkan Sulamul Hadi Nurmawan menjadi ketua DPRD sudah selesai. DPC sudah menetapkan dan memutuskan yang bersangkutan. “Tidak ada rekom DPP PKB, karena ada Muktamar. Tetapi sudah ada kordinasi DPC dengan DPP maupun DPW PKB,” tambahnya. (hds)