Dewan Sidoarjo Tolak Pengadaan Mobdin Kades

Sidoarjo, Bhirawa
Seluruh kepala desa di Kab Sidoarjo, bakal menikmati mobil baru tahun ini. Anggaran pengadaan mobil 354 unit yang menelan Rp69 miliar, coba diloloskan dalam pembahasan KUA PPAS yang tengah dibahas anggota Banggar DPRD Sidoarjo.
Masih terjadi tarik ulur yang alot antara Tim Anggaran Eksekutif dan Banggar mengingat terbatasnya anggaran perubahan APBD 2016 yang terbatas. Eksekutif terkesan memaksakan untuk menggolkan anggaran pengadaan Mobdin Kades.
”Kalau uang pribadi yang dipakai beli mobil, tidak masalah. Tetapi ini uang rakyat yang penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas,” ucap anggota Banggar yang menolak disebut namanya.
Menurutnya, sebenarnya pengadaan Mobdin ini tidak keadaan urgensi untuk dibeli. Belum dirasakan mendesak, lagipula tidak pernah ada keluhan dan permintaan Mobdin. Bila Mobdin nanti sekelas Avanza atau Xenia, apakah benar mobil itu akan digunakan untuk operasioal kepala desa. Sebab banyak kepala desa yang mobil pribadinya lebih berkelas. Dikuatirkan pengadaan Mobdin itu tidak digunakan secara maksimal. Padahal anggaran untuk pengadaan Mobdin itu sagat besar.
Di sisi lain, bila PAK APBD ini diajukan ke Pemprov Jatim, dikuatirkan akan ditolak. ”Saya tidak yakin ini akan disetujui Gubernur,” ujarnya.
Anggota Banggar lain yang dikonfirmasi, M Nizar SH, mengemukakan dengan tegas, ”Saya akan tolak pengadaan ini,” ujarnya pendek kepada wartawan yang menemui di ruang Komisi C.
Terpisah, pihak eksekutif menyatakan, pengadaan Mobdin ini bukan untuk operasional kepala desa. Tetapi untuk kepentingan desa yang mungkin untuk mengantar warganya yang sakit menuju RS atau untuk kepentingan darurat. Untuk beaya operasionalnya tidak dibebankan kepada daerah, tetapi ditanggung desa.
Diduga ada bargaining Tim Anggaran dan Banggar yang ingin bahwa anggaran jaring masyarakat yang dilakukan anggota dewan juga direspon. Para anggota sebagian sudah berjanji kepada konstituennya untuk mendorong pembangunan lingkungan, bila tidak direspon dikuatirkan anggota dewan akan kehilangan kepercayaan. [hds]