Dewan Surabaya Desak Pemkot Perbaiki Sarana RS

DPRD Surabaya,Bhirawa
Komisi D DPRD Surabaya terus menyoroti kurang optimalnya layanan di rumah sakit milik Pemkot , RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan dr Soewandh.Terkait pencanangn Surabaya sebagai kota Wisata Kesehatan, Komisi D meminta agar Pemkot  melengkapi berbagai sarana di rumah sakit yang dikelolanya.
Agustin Poliana ketua Komisi D DPRD Surabaya meminta komitmen Wali kota Surabaya terkait program Surabaya Sebagai Kota Wisata Kesehatan. Menurutnya hingga saat ini dua rumah sakit milik Pemkot belum diberdayakan secara optimal sebagai sarana pendukung.
“Jangan dulu bereuforia soal pembanguan rumah sakit baru hanya karena telah mencanangkan program Surabaya Sebagai Kota Wisata Kesehatan, kalau yang ada saja masih apriori, tidak diberdayakan secara optimal, karena merupakan sarana pendukung yang pokok, kalauu jenis klinik memang kita masih perlu, contohnya klinik pasien stroke, jantung dll,” ucap politisi perempuan PDIP yang bertengger di gedung DPRD selama empat periode ini., Rabu(6/5).
Sebagai ketua komisi yang membidangi Kesra, Agustin meminta agar pemkot Surabaya mendahulukan optimalisasi fungsi RSUD BDH dan RSUD dr Soewandhi yang keberadaannya seperti RSUD dr Soetomo saat ini.
“Alat apa saja yang akan dibutuhkan untuk melengkapi kedua rumah sakit milik pemkot itu, kami siap mendukung kok, lah dana kita ada, tinggal kita itu ada niat atau tidak untuk menjadikan kedua rumah sakit itu fungsinya setara dengan dr Soetomo, karena nyatanya masih banyak pasien kategori gawat darurat yang akhrinya dirujuk ke RSUD Soetomo hanya karena peralatan di kedua rumah sakit kita tidak lengkap,” pintanya.
Hal senada juga di katakan H. Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya,”terkait dengan program pemkot yang dicanangkan yakni Surabaya Wisata Kesehatan (health City), harusnya sudah harus bisa mengoptimalkan seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya utamanya milik pemkot yakni soewandhi dan BDH, karena yang terjadi sekarang selalu dirujuk ke dr soetomo,” katanya.
Masih Junaedi, menyatakan  dewan akan tetap mendukung pengadaan segala alat kesehatan dengan dana APBD asalkan dibarengi dengan perawatan yang baik. Menurutnya jika tidak dirawat dengan baik maka alat itu akan rusak dalam waktu cepat dan bisa dianggap sebagai pemborosoan keuangan Negara.
Namun Junaedi juga mulai menyoroti soal proses lelang pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Surabaya yang dianggapnya masih belum transparan dan banyak kendala.
“Tetapi, kami juga meminta agar proses lelang semua alat kesehatan yang menggunakan dana APBD bisa transparan, karena kami selalu mendengar banyak terjadi gagal lelang atau tidak ada rekanan yang berminat, untuk itu kami juga pengen mengetahui, pihak mana dan siapa saja yang terlibat dalam tim lelang alat kesehatan, intinya kami tidak ingin mendengar lagi ada kejadian gagal lelang, karena bisa menimbulkan celah yang negative,” tegasnya.
Lanjut Junaedi, arahnya, kami berharrap agar rumah sakit pemerintah yang ada di Surabaya bisa memberikan pelayanan yang baik seperti rumah sakit swasta yang selama ini kami nilai pelayananan terhadap pasiennya jauh lebih baik, utamanya untuk warga tidak mampu. [gat]