Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana
DPRD Surabaya,Bhirawa.
Paska dilantiknya pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2015-2020, tugas penting kedua pasangan ini adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada misi dan visinya saat pencalonan di kontestasi Pilkada Surabaya 2015.
Saat kampanye, pasangan Risma-Whisnu mengusung tiga visi dan misi utama yakni Kesejahteraan rakyat, siapkan SDM di era MEA dan perbaikan infra struktur. Keinginan dan rencana untuk merealisasikan semua ini akan terabaikan manakala tidak masuk dalam RPJMD Pemkot Surabaya.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Adi Sutarwijono yang saat ini duduk sebagai wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, percepatan pembuatan draft RPJMD sangat diperlukan agar Pemkot Surabaya segera bisa merealisasikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Dengan mempercepat pembuatan draft RPJMD, maka rencana pembangunan di pemkot Surabaya akan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling tidak ada skala prioritas disana,” ucapnya. Jumat (26/2/2016)
Karena menyangkut realisasi visi dan misi pasangan Risma-Whisnu, maka partai pengusung yakni PDI Perjuangan Surabaya mempunyai peran dan tugas terdepan untuk mendorong agar RPJMD Pemkot Surabaya merupakan implementasi dari visi dan misi jargon yang diusung dan dimenangkannya.
Terkait hal ini, Awi- sapaan akrab Adi Sutarwijono, tidak membantah ketika ditanya soal kemungkinan anggota Pansus RPJMD merupakan hasil gabungan dari beberapa komisi namun tetap di dominasi oleh fraksi PDIP, karena tujuannya memprioritaskan realisasi misi dan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
“Itu mungkin saja, anggota pansus terdiri dari perwakilan seluruh komisi, jadi tidak di dominasi oleh satu komisi seperti sebelumnya, karena terkait RPJMD ini menyangkut seluruh program pembangunan yang disasari oleh visi dan misi pasangan kepala daerah, karena dalam aturan, anggota pansus itu adalah utusan fraksi,” tegasnya.
Selanjutnya Awi mendesak agar Pemkot Surabaya segera menyelesaikan draft RPJMD, karena dengan demikian kinerja Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya di tahun anggaran 2016 sudah sesuai, yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk pembahasan APBD 2017.
Sementara politisi PKS Surabaya Resni Astuti lebih menyorot soal kesejahteraan rakyat, meski pertumbuhan ekonomi Surabaya cukup baik. Menurutnya, problem yang muncul saat ini masih adanya ‘kesenjangan kemakmuran’.
“Ada yang sangat kaya, tapi di sisi lain ada yang sangat miskin, artinya terjadi Disparitas,” ucap anggota komisi D DPRD Surabaya ini. (27/2/2016)
Sementara terkait infrastruktur, politisi perempuan asal PKS ini mengatakan bahwa pesatnya pembangunan sarana dan prasarana seperti frontage timur dan barat, JLLB, MERR, JLLT (beberapa dalam proses-red) yang diharapkan bisa mengurai kemacetan, ternyata dianggap belum ada korelasinya dengan kesejahteraan warga Kota Surabaya secara luas.
“Di jalan-jalan baru itu, kini menjamur bangunan apartemen, perumahan, ruko dan lain lain. Siapa pemiliknya? Pasti hanya mereka yang berduit,” kritiknya.
Oleh karenanya, PKS Surabaya berharap agar dalam RPJMD mendatang mulai memprioritaskan kongkritnya sistem perlindungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, dengan terukur dan jelas.
“Agar warga Surabaya benar-benar menjadi Tuan dan Nyonya dikotanya. Tidak hanya menjadi slogan belaka,” pungkasnyaa. [gat]
