Dewan Surabaya Desak Raperda Pesisir Pantai

DPRD Surabaya,Bhirawa
Banyaknya temuan dewan atas tindakan perusakan kawasan mangrove dan tindakan reklamasi di kawasan pantai timur Surabaya (pamurbaya) membuat DPRD Surabaya memandang perlu adanya  Perda Pesisir Pantai Surabaya.
Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang masuk dalam Perda RTRW Kota Surabaya yang baru telah memuat peta kawasan konservasi dan wajib untuk di amankan oleh semua pihak baik Pemkot, DPRD maupun masyarakat karena menyangkut masa depan Kota Surabaya.
Sejumlah temuan DPRD Surabaya atas pelanggaran perambahan hutan mangrove dan reklamasi di kawasan konservasi mampu membuat sejumlah SKPD terkait kelabakan terutama Camat dan Lurah setempat karena bisa dianggap melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.
Meskipun sempat mengeluarkan pernyataan keras untuk Lurah Medokan Ayu dan Camat Rungkut terkait pembangunan dermaga dan kolam renang serta tempat rekreasi di kawasan hutan mangrove, namun Masduki Toha juga mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan kepadanya.
“Sebenarnya saya menangkap signal yang berbeda terkait beberapa kasus perambahan hutan mangrove dan reklamasi yang akhir-akhir ini banyak menjadi temuan dewan, artinya posisi Camat dan Lurah yang wilayahnya di kawasan pinggir pantai timur Surabaya (pamurbaya) kok sepertinya lebih menjadi korban kebijakan factor “D”, yakni diperintah, diminta mengamankan bahkan dipaksa untuk diam atau ditutup matanya, karena merekalah kepanjangan tangan Pemkot paling ujung, dan tidak mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi diwilayahnya, apalagi kegiatan pembangunan yang luasannya tidak kecil,” ucap MasdukiToha (11/12)
Karena kasus serupa ternyata juga terjadi dan bahkan menjadi temuan Komisi A DPRD Surabaya di wilayah Kenjeran tepatnya di wilayah kelurahan Tambak Wedi, politis gaek asal PKB ini meminta agar Pemkot Surabaya untuk melakukan introspeksi dan berbenah.
“Sudah waktunya sejumlah SKPD terkait di Pemkot Surabaya untuk introspeksi dan berbenah diri, sebelum kasus reklamasi dan perambahan hutan ini bermuara ke ranah hukum, karena kasus perusakan lahan konservasi itu masuk tindakan pidana, jangan setelah ketahuan lantas beralibi tidak tahu, belum mengajukan izin dan sejumlah alasan lain yang menurut saya sangat tidak masuk akal,” pintanya.
Demi menjaga kelestarian hutan mangrove dan menjaga kawasan konservasi yang diamanatkan UU, Masduki Toha mengajak Pemkot Surabaya utamanya bagian hukum untuk segera melakukan pembahasan soal Raperda inisiatip dewan terkait kebijakan di pesisir pantai.
“Agar perambahan hutan mangrove yang merupakan kawasan konservasi dan harus dijaga kelestariannya tidak terus berlangsung, kami minta kepada bagaian hukum pemkot Surabaya untuk segera mendahulukan soal Raperda inisiatip soal pesisir pantai,” pungkasnya.
Masih Masduki, persoalan ini bukan remeh karena saya pastikan melibatkan orang-orang besar dan kaya dibelakangnya, untuk itu kami akan telusuri terus siapa sebenarnya aktor intelektualnya. demi tegaknya aturan dan hukum di negeri nini khususnya di Kota Surabaya, siapapun yang terlibat harus dikenai sangsi yang berat, tidak perduli siapapun itu termasuk jika ada anggota dewan yang terlibat, intinya semua harus dibuka. [gat]

Tags: