Mahfudz
DPRD Surabaya, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk serius mengembangkan pasar tradisional. Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz dimana pedagang mengalami kerugian besar karena tetap membayar retribusi pada PD Pasar Surya tanpa mendapatkan fasilitas yang memadai.
“Semua pasar tradisional (di Surabaya) itu bermasalah, salah satunya Pasar Tunjungan. Pedagang masih bayar retribusi. kalau ga bayar diusir mereka,” kata Mahfudz kepada wartawan Selasa (3/12).
Politisi fraksi PKB ini juga meminta Pemkot membubarkan PD Pasar Surya jika tidak bisa mengembangkan pasar tradisional. Menurutnya dengan dibubarkannya perusahaan daerah tersebut pedagang pasar bisa bekerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, negara juga tidak mengalami kerugian besar akibat bobroknya kondisi PD Pasar Surya.
“Sekarang ada yang ngurus juga rugi mending dibubarkan daripada bikin negara makin bangkrut. Pihak swasta boleh lah kalau memang ga bisa loh ya,” kata Mahfudz.
Ia menilai selama ini pemkot dan PD Pasar Surya sudah serius membahas perkembangan pasar tradisional. Sayangnya pembahasan tersebut tidak dijalankan dengan berbagai alasan, salah satunya belum terbentuknya direksi tetap perusahaan.
Menurutnya Komisi B DPRD Surabaya selama ini telah mendorong dan sudah siap mengawal cepat perekrutan direktur utama PDPS. Tapi, lanjut dia, masalah inti pasar bukan pada dirut PDPS, namun antara Pemkot Surabaya dengan PD Pasar sudah lama memang tidak terlihat sinkron lagi.
“Buktinya parkir yang dikelola PD Pasar yang disewakan itu bayarnya sekitar Rp50 jutaan per bulan, itu nggak ada wujudnya duit itu,” tegasnya.
Disamping itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan pihaknya sudah melakukan pembahasan untuk pengembangan PD Pasar Surya. “Sebenarnya kami (Pemkot) beri uang pada PDPS untuk merevitalisasi pasar. Tapi uangnya kena itu (masalah),” kata Wali Kota beberapa waktu lalu.
Bahkan pada Pasar Tunjungan pihaknya sudah membuat Detail Enginering Desain (DED) untuk pembangunan Pasar Tunjungan. Tapi karena masalah direksi PDPS belum selesai, revitalisasi pasar belum bisa terlaksana. “Makanya pengelolaan sementara bukan PDPS. Sementara dikelola dinas koperasi,” katanya. [dre]
