Dewan Surabaya Jamin Pilkada Tak Langsung Lebih Bersih

DPRD Surabaya,Bhirawa
Sejumlah legislator menjamin pelaksanaan Pilkada DPRD akan jauh lebih murah , bersih dan transparan dibandingkan Pilkada langsung.  Jaminan ini sebagai bentuk tanggapan  pernyataan Wali kota Tri Rismahrini yang tidak akan maju lagi karena tak punya uang.
Agung Prasodjo anggota fraksi Golkar mengaku menyanagkan pernyataan Tri Rismaharini di depan sejumlah duta besar negara sahabat tentang mahalnya Pilkada me,lalui DPRD. Agung menegaskan sikap Risma tersebut sangat tidak etis dan siap menjamin pelaksanaan Pilkada tak langsung tanpa permainan uang.
“Pernyataan itu jelas melecehkan kami sebagai anggota dewan, karena di partai kami tidak seperti yang dia (Risma-red) tuduhkan, tetapi harus melalui proses penjaringan yang tentu melibatkan peran rakyat atau kontituen, yang kemudian diajukan ke DPP untuk dimintakan rekomendasi, jadi bukan soal puanya uang atau tidak,” tegas anggota dewan baru yang kabarnya akan menempati posisi komisi C ini.
Agung juga menyebut pernyataan Risma sebagai tuduhan langsung kepada dewan periode baru ini, sebagai pemain meoney politic. “Sebagai Wali Kota mestinya tidak mengungkapkan pernyataan seperti itu, karena secara tidak langsung menuduh bahwa dalam Pilkada tak langsung kami dipastikan akan melakukan praktik politik transaksional, pragmatis atau money politik dalam prosesnya, ini tidak etis dan tidak pantas diucapkan oleh seorang Wali Kota,” ucapnya. (29/9)
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyadari kesempatannya maju dalam Pemilukada Surabaya 2015 kecil, setelah DPR-RI menetapkan Pemilukada dilaksanakan melalui DPRD . Pasalnya, ia memperkirakan untuk maju dalam pemilukada tak langsung membutuhkan banyak uang.
Risma juga mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai uang untuk bertarung dalam proses demokrasi tak langsung, karena menurutnya untuk maju dalam pemilukada langsung, biaya yang dibutuhkan relatif murah. “Kalau Pemilukada langsung biayanya lebih murah,” tutur Risma. (27/9).
Menanggapi hal yang sama, Zakaria anggota fraksi PKS DPRD Surabaya menyatakan bahwa fraksinya memberikan jaminan jika proses Pilkada tak langsung akan berjalan bersih, terbuka dan transparan.
“fraksi kami menjamin jika Pilkada Surabaya dilaksanakan dengan system tak langsung akan terhindar dari praktik politik transaksional, karena kami akan berupaya agar pelaksanaannya terbuka, bersih dan transparan,” jelasnya.
Hal senada juga diucapkan Vinsensius alias Awey anggota dewan asal Nasdem dan tergabung dalam fraksi Handap DPRD Surabaya yang secara tegas mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk memberikan tauladan kepada seluruh anggota dewan untuk menolak segala praktik politik transaksional.
“Seperti nyang telah di tauladanka oleh ketua umum kami yakni berkoalisi tanpa syarat, maka kami akan mengimplementasikan hal itu dalam proses Pilkada di kota Surabaya jika ternyata dilaksanakan dengan system tak langsung, maski dari pihak kami tidak pernah sepakat dan sedang berupaya untuk melakukan Yudicial Revew ke tingkat MK,” tandasnya.
ementara Baktiono anggota fraksi PDIP yang mengaku geram mengatakan bahwa ucapan Risma yang mengaku lebih siap pilihan langsung karena biayanya murah dianggap tidak berdasar, karena pada saat diusung oleh PDIP maju sebagai Cawali bersama Bambang DH tahun 2009 dan berhasil terpilih, Risma dituding tidak mengeluarkan modal karena seluruh biaya pemenangan dan saksi menjadi tanggung jawab organisasi.
“Apa dasarnya ngomong begitu, memangnya dia (Risma-red) tau berapa biaya yang dikeluarkan terutama untuk saksi, di Pilkada tahun 2009 kemaren itu punya duit berapa dan mengeluarkan biaya berapa, lha wong duitnya cuma 60 juta plus mobil Kijang tahun lama, kalau sekarang dia ngomong soal biaya untuk Pilkada itu tidak masuk akal, karena saya yakin dia tidak tau itu, karena semua biaya pemenangan terutama untuk saksi ditanggung organisasi dengan cara patungan, itulah PDIP yang selama ini diajarkan gotong royong,” ungkapnya. [gat]