Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji, Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto dan anggota komisi A melakukan inspeksi dan audiensi di lokasi Wonokusumo yang menjadi sengketa antara warga dan PT KAI, Senin (26/2). [gatot/bhirawa]
DPRD Surabaya,Bhirawa
Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji berjanji akan mendampingi warga Wonokusumo untuk memperoleh sertifikat tanah yang mereka tinggali. Saat ini sebanyak 6 RW di Wonokusumo sedang menuntuk hak mendapatkan sertifikat tanah, namun masih bermasalah dengan PT KAI.
Armudji dan Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya mendatangi lokasi dan menggelar audiensi dengan warga, Senin (26/2). Kepada warga, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berjanji akan terus melakukan pendampingan.
Melihat bukti peta bidang yang dijadikan patokan PT KAI dinilai tidak kuat sebagai bukti kepemilikan. “Saya dan DPRD Surabaya akan melakukan pendampingan. Kami dukung upaya warga memiliki bukti sertifikat,” kata Armudji disambut riuh warga.
Ia mengatakan sebagai bagian dari pemerintah, PT KAI harusnya dapat mendukung tuntutan warga.Mengingat program Presiden Jokowi yakni sertifikat untuk warga mendukung kepemilikan tanah untuk warga.
“Program Pak Jokowi itu sertifikat untuk warga, masak warga Wonokusumo yang sudah puluhan tahun tinggal tidak bisa,” kata Armudji.
Memang kemarin Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji, Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto dan anggota komisi A yakni Budi Leksono, Ayu, Elok melakukan inspeksi mendadak di lokasi Wonokusumo yang menjadi sengketa antara warga dan PT KAI.
Ribuan warga keluar dari rumahnya turun ke jalan menyambut kedatangan para anggota dewan. Sebagian dari mereka membawa banner, spanduk dan aneka atribut bertuliskan tuntutan dan harapan warga. “Bapak/Ibu dewan bantu kami miliki hak tanah,” tulisan di spanduk.
Perempuan laki-laki, dewasa anak-anak ikut menyambut dan mengarak anggota dewan ke Balai RW VI. Warga pun saling mengajak warga supaya ikut berpartisipasi menyambut sidak tersebut. “Lek gak melok omae ilang (kalau tidak ikut, rumahnya hilang)” kata warga mengajak warga lainnya mengarak rombongan sidak.
Selain anggota dewan, ada pula perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT KAI. [gat]
