Dewan Surabaya Tanyakan Validitas Data Maskin

DPRD Surabaya,Bhirawa
Dewan mempertanyakan tingkat validasi data masyarakat miskin (Maskin) yang dilakukan Pemkot  melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB(Bapemas KB). Sampai saat ini tidak diketahui perkembangan angka kemiskinan di kota Surabaya karena pihak Pemkot tidak pernah mengekspos dan melaporkan pada legislative.
“Legislatif tidak pernah diberi data perkembangan angka kemiskinan di kota Surabaya. Berapa jumlah masyarakat miskin dan bagaimana perkembangannya apakah naik atau turun. Padahal data ini menurut pemkot dipergunakan  untuk Jamkesmas ataupun usulan Raskin,” ujar ketua Fraksi Demokrat , H Junaidi ditemui usai sidang paripurna penyampaian nota keuangan APBDP, Kamis(1/10).
Menurut Junaidi, dari berbagai pantauan di lapangan oleh anggota Dewan, ditemukan sejumlah dugaan ketidakvalidan data Maskin milik pemerintah kota. Antaranya, lanjut pria yang juga wakil ketua Komisi D ini, masih banyaknya masyarakat yang meminta tolong kepada anggota Dewan untuk diuruskan surat keterangan miskin.
“Lha kalau datanya valid, kan semua bisa tercover. Ini yang minta bantuan SKTM ya ber KTP Surabaya, kok tidak terdaftar di Jamkesmas atau BPJS yang ditanggunmg pemerintah,” rerang  Junaidi.
Kasus lain, lanjut Junaidi, adalah masih sering masuknya laporan terkait pembagian beras  miskin(raskin ) di masyarakat penerima, sehingga seringkali pihak RT memecah kembali jatah raskin yang diterima masyarakat agar merata.
“Data Maskin pemkot mestinya juga menjadi salah satu acuan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk Raskin. Tapi dengan adanya laporan ketidakmerataan Raskin, bagiaman data Maskin itu dibuat bisa dipertanyakan,” tegas Junaidi.
Dengan anggaran Rp 3 miliar untuk pendataan  masyarakat  miskin , lanjut Junaidi, seharusnya validitas  angka kemiskinan Surabaya bisa dipertanggungjawabkan. Namun kembali lagi, Junaidi menyebut pihak Pemkot tidak pernah mengekspos data ini bahkan kepada pihak legislative.
“Setiap kali legislative meminta data kemiskinan tidak pernah ditindaklanjuti positif oleh Pemkot dalam hal ini Bapemas KB sebagai pelaksana. Jadi apakah data kemiskinan itu valid atau tidak, sampai saat ini tidak ada yang tahu kecuali Pemkot,” terangnya.
Menurut Junaidi , dengan disampaikannya data kemiskinan kepada steke holder, maka bisa dilakukan check and ricek di lapangan. ” Jadi kita bisa melakukan check di lapangan tentang validitas data ini. Kalau tidak disampaikan seperti sekarng ya tidak tahu lagi,” ujarnya. [gat]