Dewan Temukan Kejanggalan Bangunan Jembatan Jomblang

????Kab Malang, Bhirawa
Kasus proyek pembangunan jembatan Jomblang, di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, yang diduga menyalahi perencanaan, sehingga telah mengakibatkan jalan di atas jembatan tersebut ambles, menggugah anggota Komisi D DPRD Kabupaten setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi amblesnya jalan di atas jembatan Jomblang itu.
Dari sidak anggota Komisi D tersebut, telah banyak ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan proyek yang dilakukan oleh rekanan Dinas Bina Marga (DBM) Kabupaten Malang, yakni PT Sriwijaya Perkasa. “Kami mencium adanya dugaan kejanggalan dalam pembangunan jembatan Jomblang, yang berada di wilayah Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur,” kata salah satu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang Sugianto, Rabu (10/12), kepada sejumlah wartawan.
Di antaranya, jembatan tersebut dibangun tanpa tiang penyangga. Bahkan, pembangunan jembatan hanya dilakukan separuh tidak seluruhnya dilakukan perbaikan. Artinya, dalam pembangunan proyek jembatan Jomlang itu, pihaknya meduga karena salah perencanaan atau tidak sesuai dengan bestek. Padahal, jembatan Jomlang itu dibangun dengan anggaran melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sebesar Rp 3 miliar.
“Seharusnya pelaksana proyek PT Sriwijaya Perkasa tetap menggunakan penyangga jembatan seperti bangunan jembatan yang lama. Selain itu, pelaksana proyek dalam membengun jembatan tidak seluruhnya dilakukan perbaikan, melainkan hanya dibangun separuh,” ungkap Sugianto.
Untuk itu, ia menegaskan, dengan kasus tersebut, maka anggota Komisi D akan memanggil Kepala DBM Mochmad Anwar, agar dia menjelaskan terkait amblesnya jalan yang ada diatas jembatan Jomblang. Sekaligus pihaknya juga akan memanggil Kepala Dinas Pengairan Agus Supriyanto, terkait kasus ambrolnya plesengangan diatas Sungai Metro di wilayah Kecamatan Kepanjen. Sebab, belum genap dua bulan dibangun, namun plesengan tersebut sudah ambrol.
Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK mengatakan, pihaknya saat ini telah melakukan pendataan yang berkaitan proyek pembangunan fisik, yang dikerjakan oleh rekanan Dinas Bina Marga, dengan mengunakan dana APBD. “Sebab, sudah ada beberapa bangunan diantarannya jembatan,  jalan, dan plesengan yang diduga telah menyalahi perencanaan,” jelasnya.
Jika bangunan tersebut benar dan terbukti menyalahi perencanaan, tegas dia, maka hal itu telah merugikan keuangan negara. Sehingga pelaksana proyek dan DBM sendiri harus bertanggungjawab. Karena hal tersebut sudah masuk pada rana tindak pidana korupsi. Untuk itu, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan proyek di wilayah Kabupaten Malang yang dibangun dengan dana APBD.
DBM Dipertanyakan
Kinerja Dinas Bina Marga (DBM) Kabupaten Malang saat ini dipertanyakan masyarakat kabupaten setempat. Pasalnya, belum selesai kasus amblesnya jembatan Jomblang yang berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, kini jembatan yang berada di desa yang sama, juga ambrol.
Meski ambrolnya dalam ukuran kecil, namun jembatan tersebut sebagai satu-satunya akses jalan masyarakat menuju Ibu Kota Kecamatan Bantur. Selain masyarakat saat ini kesulitan untuk menuju kota kecamatan, kini masyarakat setempat juga tidak bisa menikmati air bersih dari sumber mata air yang ada di desa tersebut. Sebab, pipa paralon yang saat ini sebagai fungsi untuk menyalurkan air bersih ke Dusun Gumuk, putus.
“Itu disebabkan pipa paralon terkena reruntuhan bangunan jembatan yang ambrol. Sehingga sejak Rabu (10/12) pagi kemarin, masyarakat Dusun Gumuk tidak bisa memperoleh air bersih,” terang salah satu Warga Dusun Gumuk, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Sunaryo, Rabu (10/12), kepada Bhirawa.
Sementara, kata dia, pipa air bersih yang dibangun warga secara swadaya, saat ini dalam keadaan rusak. Karena pipa air bersih itu ada di bawah jembatan. Sehingga warga 7 RT sudah sejak kemarin kesulitan air bersih. Sehingga warga jika ingin mendapatkan air bersih harus mengambil air ke desa tetangga. Sedangkan jembatan yang ambrol itu kini menyisahkan lebar 2 meter. Sehingga pengguna kendaraan harus lewat secara bergantian bergantian.
“Kami menduga jika bangunan jembatan dikerjakan secara asal-asalan, sehingga bangunan jembatan tersebut kekuatannya hanya seumur jagung. Sehingga yang dirugikan masyarakat, karena aktifitas warga terganggu akibat jembatan ambrol. Sementara, jembatan ambrol disebabkan tidak kuat menahan beban kendaraan” ungkap Sunaryo.
Secara terpisah, Badan Pekerja ProDesa Kabupaten Malang Kusaeri menyatakan, jika selama ini proyek pembangunan fisik yang dikerjakan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang melalui rekanan, dan kami menduga telah menyalahi bestek.
Salah satunya pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa di wilayah Kabupaten Malang, seperti dua  jembatan yang berada di desa yang sama, yakni di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur,  yang kini dalam keaadan ambles dan ambrol.
Apalagi, kata dia, jembatan seperti Jomblang dibangun dengan biaya APBD senilai Rp 3 miliar, namun se-Minggu selesai pembangunannya sudah ambles. Masih hangatnya pemebicaraan terkait kasus jembatan Jomblang ambrol, kini disusul gencarnya pemberitaan ambrolnya jembatan di Dusun Gumuk, yang kedua jembatan tersebut masih kawasan satu desa, yakni di Desa Wonokerto. “Sehingga dengan jeleknya kualitas bangunan jembatan tersebut, maka kami menduga bahwa terjadi konspirasi antara DBM dan rekanan, dalam menjambret anggaran pembangunan jembatan tersebut,” tuturnya. [cyn]

Keterangan Foto  :  Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang Sugianto (kanan) saat menunjukkan amblesnya jalan di atas jembatan Jomlang di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. [cyn/Bhirawa]

Tags: