Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Dari sekitar 2.000 kilometer panjang jalan provinsi di Jawa Timur, sekitar 30 persennya dalam kondisi rusak berat. Kerusakan itu tersebar di wilayah Pantura, Madura dan Tapal Kuda. Karenanya, Komisi D DPRD Jatim minta Pemprov Jatim segera turun tangan, apalagi menjelang mudik Hari Raya Idul Fitri di mana banyak masyarakat yang pulang ke desa.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto membeberkan, persentase jalan nasional yang ada di Jatim pun kondisinya juga tak kalah miris. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan, terlebih menjelang Ramadan dan Lebaran 2015 yang merupakan puncak lalu lintas arus barang dan orang.
Politisi PKS itu menilai kondisi jalan rusak selalu menjadi masalah yang seperti tak pernah terselesaikan karena lemahnya regulasi. Orang nomor satu di PKS Jatim itu menyebutkan ada dua faktor penyebab jalan cepat rusak. Pertama, kendaraan peti kemas yang tak perlu masuk jembatan timbang dan kedua, biaya denda yang sangat murah yaitu, maksimal Rp 100.000 kalau muatan kendaraan melebihi standar.
“Sumber kerusakkan jalan di Jatim karena banyak truk peti kemas yang tidak masuk jembatan timbang. Padahal bobot muatannya sangat besar. Wajar saja kalau akhirnya jalan cepat rusak. Ini harus jadi perhatian bersama,”tandas Hamy, Selasa (26/5).
Pria yang masuk dalam bursa kandidat Pilkada Surabaya ini berharap di lapangan antara petugas Dishub dan LLAJ bisa berkoordinasi dengan petugas Kepolisian. Sebab, Dishub dan LLAJ tidak punya wewenang menindak kendaraan yang melebihi tonase di luar jembatan timbang. Padahal, jam kerja polisi lalu-lintas umumnya hanya sampai jam 5 sore. Situasi itu membuat banyak truk dan kontainer dengan tonase di atas beban jalan bisa lolos dari penindakan dan melaju di jalan raya. Akibatnya, jalan menjadi cepat rusak karena harus menahan beban tonase di atas kemampuan. Terlebih hal itu terjadi secara rutin dengan volume yang luar biasa.
“Pihak Dishub dan LLAJ harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah dan menindak truk bermuatan overload melintas di jalan raya. Hal itu demi menyelamatkan kualitas jalan,”ujar mantan Direktur YDSF Al Falah itu.
Politisi yang akrab disapa Ustad Hamy itu berharap, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan stakeholder terkait seperti Kemenhub, Dishub LLAJ, Bina Marga, ESDM, Polri, DPR RI dan DPRD Jatim. Dengan adanya koordinasi yang baik, penyebab kerusakan jalan akibat menurunnya kualitas jalan karena overloadnya muatan bisa diminimalisir hingga sampai tahap ditiadakan.
“Saya kira Pakde Karwo bisa mengambil inisiatif untuk koordinasi dengan lintas institusi. Dan beliau punya kapasitas tersebut. Kita di parlemen hanya mendorong saja agar segera terealisasi,”pungkas Hamy. [cty]
