Tuding Pemkot Mojokerto Lamban Serap Anggaran

Kota Mojokerto, Bhirawa
Penyerapan APBD Kota Mojokerto memasuki semester pertama ternyata masih 30 persen. Tingkat penyerapan yang masih minim ini dinilai kalangan DPRD setempat menunjukkan kinerja eksekutif lambat.
Kepala ULP (Unit Lelang Pengadaan) Pemkot Mojokerto Wiwiet Febriyanto mengungkapkan lambatnya penyerapan  pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). “Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30 persen. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang,” papar Wiwiet, Rabu (27/5) kemarin.
Banyak SKPD yang meleset mempersiapkan dokumen lelangnya. “Umumnya kepala SKPD telah memjadwal proses lelang, hanya saja ada yang tidak tepat waktu,” kata Wiwiet diplomatis.
Ironisnya, dari 30 persen berkas lelang yang sudah diunggah via website resmi milik pemda setempat, belum ada yang menunjukkan penawaran proyek fisik berskala besar. “Untuk lelang fisik itu  perencanaan dulu, baru setelah itu fisiknya yang dilelang,” kilahnya.
Ia mencontohkan, saat ini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD setempat, perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp 700  juta, perencanaan pembuatan saluran air Jalan Gajahmada-Pahlawan senilai Rp 700 juta dan perencanaan manajemen konstruksi Pulorejo-Blooto Rp 840 juta. Meski demikian, ia optimistis seluruh proyek yang masih dalam proses lelang rampung akhir tahun ini.
Disinggung soal apakah molornya proses lelang ini akan berdampak terhadap proyek lanjutan pada akhir tahun, Wiwiet enggan menjawab. Hanya saja ia mengingatkan agar akhir tahun nanti SKPD menghindari proyek fisik dan menggantinya dengan proyek non fisik.
Rendahnya penyerapan APBD Kota Mojokerto tahun ini disorot  Komisi II DPRD setempat.  Berdasar pengalaman yang sudah-sudah, kondisi ini dikhawatirkan bakal berimbas pada buruknya kualitas proyek hingga terbengkalainya garapan karena pendeknya masa deadline.
“Terus terang, rendahnya penyerapan anggaran melalui proses lelang ini membuat kami menyayangkan kinerja Pemkot. Kami berharap selama enam bulan terakhir mereka tak tidur,” sindir anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Edwin Endra Praja.
Politisi Gerindra itu berujar, pengalaman buruk terbengkalainya dan minimnya kualitas proyek pada masa lalu tak menjadikan pelajaran apapun bagi SKPD yang ada. “Apa pengalaman molornya rehab Alun-alun, Puskesmas Balongsari hingga tak kunjung realisasinya pembangunan Jembatan Blooto-Pulorejo tak pernah jadi pelajaran berharga. Entah kalau demikian,” cecarnya kemudian.
Ia memastikan, pelaksanaan proyek tahun ini akan buruk karena mengulang kasus yang sama dengan tahun lalu. Dan ini akan berdampak terhadap penyerapan anggaran pada akhir tahun. [kar]