Dewan Undang Bappeda Singkronisasi Jasmas

Gresik, Bhirawa
Telah disetorkanya usulan proposal Jasmas dari konstituen 50 anggota DPRD Gresik kepada Bappeda Pemkab Gresik. Dalam waktu dekat dewan akan mengundang Bapeda untuk kordinasi singkronisasi agar  pengajuan bisa masuk kategori prioritas, dan tak dicoret saat diajukan pada (Bappeda badan perencanaan pembangunan daerah).
Informasi yang di himpun Bhirawa, Jasmas anggota dewan dari konstituen berupa proposal pengajuan bantuan. Telah disetor ke Bappeda pekan lalu dan nilainya mencapai Rp2 miliar. Pengajuan proposal itu, dalam bentuk bantuan pembangunan TPQ, sekolah, tempat ibadah, jalan lingkungan, irigasi, ternak kambing serta ternak sapi. Bertujuan menggerakan ekonomi masyarakat secara umum.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, setiap pengajuan itu tergantung dari masing-masing besarannya. Bisa saja mencapai Rp5 miliar kerena usulan itu sah-sah saja. Namun yang harus dipahami, apakah semuanya itu akan bisa berjalan mulus sesuai pengajuan itu yang harus diawasi. Maka dalam waktu dekat, dalam rapat Badan Musawarah ( Banmus ) akan mengusulkan untuk penjadwalan mengundang  Bappeda Pemkab Gresik. ”Ini dilakukan agar semua usulan yang lewat anggota dewan. Bisa berjalan efekstif dan tak ada pengeprasan dengan macam-macam alasan, maupun syarat dalam pengajuan itu setelah dilakukan verifikasi oleh Bappeda. Hal ini bisa terjadi, pada satu dapil karena ada yang mengirim pada dua anggota dewan bahkan lebih. Dan itu memang tidak di perbolehkan karena  syaratnya proposal bantuan tak boleh dobel,” papar Nur Qolib.
Kalau terjadi dobel proposal, nanti di belakang hari akan muncul klaim sehingga bisa saja memunculkan ketidak harmonis. Dan selama ini, pengajuan usulan Jasmas tak melalui lembaga dewan. Namun diatas namakan individu masing-masing wakil rakyat. ”Sehingga, kalau terjadi pencoretan dengan alasan tertentu dewan tak bisa berbuat apa-apa,” ungkap dia.
Ditambahkan Nur Qolib, adanya sinkronisasi dengan Bappeda seluruhnya bisa masuk skala prioritas. Rencananya nanti fraksi diminta untuk mengklarifikasikan anggaran prioritas seluruh anggotanya, dan usulan dibahas dalam paripurna. Kemudian dikeluarkan dalam lampiran rekomendasi DPRD Gresik, untuk ditindaklanjuti Pemkab.
”Kalau sekarang masih tanggungjawab individu, karena tak ada SK dari dewan. Dan usulan proposal saya tak sampai Rp2 miliar, mungkin anggota dewan yang lain juga masih banyak yang tak sampai Rp2 miliar,” tandasnya. [kim]