Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko
Kota Batu, Bhirawa
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan proses pencairan gaji pegawai honorer Pemkot Batu. Dalam waktu dekat dipastikan gaji ratusan honorer yang sempat tertunda dua bulan bisa segera cair.
Adanya keterlambatan gaji honorer ini diketahui saat Komisi C, DPRD Kota Batu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Lembaga Penyiaran publik (LPP) Agropolitan Televisi (ATV) yang merupakan BUMD milik Pemkot Batu.
Dewanti mengatakan adanya keterlambatan gaji honorer ini diakibatkan adanya admnistrasi yang belum terselesaikan dalam pembuatan SK Honorer. “Karena administrasi di bawah SK ini belum selesai, tidak mungkin saya untuk menandatanganinya,”ujar Dewanti saat ditemui di gedung DPRD Batu, Rabu (26/2).
Belum adanya SK ini otomatis berdampak pada proses pencairan gaji honorer. Tenaga Honorer Pemkot Batu yang jumlahnya sebanyak 503 orang ini belum bisa menerima gaji selama dua bulan di awal tahun 2020 ini. Agar hal ini tak terulang ke depan, Dewanti menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi terkait tenaga honorer.
“Keterlambatan ini selalu terjadi di awal tahun. Karena itu agar hal ini tak terulang lagi di kemudian hari maka seluruh administrasi yang berkaitan dengan honorer sudah harus terselesaikan sebelum Desember di setiap akhir tahun,”tegas Dewanti.
Diketahui, keterlambatan gaji honorer ini diketahui saat Komisi C DPRD Batu melakukan sidak di LPP ATV yang berlokasi di Dusun Dresel, Desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Selasa (25/2). Saat itulah diketahui bila karyawan ATV sudah dua bulan belum gajian.
Ketua Komisi C, Khamim Tohari mengatakan bahwa agenda sidak ke ATV berawal dari banyaknya masukan dari rekan – rekan ATV. “Setelah di-Sidak, ternyata diketahui pegawainya belum mendapat gaji selama dua bulan. Alasannya karena dari Diskominfo belum ada pencairan dana hibah,” kata Khamim.
Namun Khamim mengaresiasi upaya yang dilakukan Nurbani Yusuf selaku Direktur ATV yang telah berupaya mengkafer gaji para bawahannya. Akibatnya, kebutuhan pokok pegawai ATV bisa tercukupi untuk sementara.
“Meskipun gajinya sempat tertunda selama dua bulan, namun di lingkup ATV tetap kondusif. Itu tercermin bahwa pegawainya benar – benar tidak hanya sekedar kerja. Tapi mereka juga hobi. Kalau tidak hobi tidak mungkin mau bekerja tanpa gaji selama dua bulan,” ungkap Khamim. Dan selama keterlambatan ini terjadi, tidak ada pegawai ATV yang berteriak untuk protes.
Sementara itu, Nurbani Yusuf tidak menampik terkait masalah gaji pegawai ATV yang telat tersebut. Namun keterlambatan ini bukan dikarenakan anggarannya tidak ada, melainkan terkendala proses administrasi yang tidak lancar.
“Gaji APBD memang memiliki potensi mengalami keterlambatan. Makannya ke depan ATV perlu memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi adanya anggaran yang tidak lancar,”ujar Nurbani. [nas]
