Di Balik Kecamuk Kampanye Politik

Ahmad Fatoni

Ahmad Fatoni

Oleh :
Ahmad Fatoni
Penggiat Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM
Masa kampanye Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) secara resmi berakhir, Sabtu (5/4) kemarin. Selama masa kampanye yang berlangsung dua pekan tersebut, dinamika politik demikian menghangat.  Pertarungan wacana, saling berebut klaim, hingga masih terjadinya pelanggaran aturan kampanye demikian jelas terbaca di berbagai media.
Di Indonesia, kampanye politik tampak begitu menarik perhatian masyarakat sebab peristiwa tersebut menandakan perubahan pemerintahan, kepemimpinan nasional, dan mungkin juga masa depan nasib mereka.
Banyak jurus dilancarkan untuk mengonstruksi kampanye politik dalam sebuah masyarakat demokratis seperti Indonesia. Satu metafor yang sering dimunculkan dalam kampanye politik, yaitu perang, selain beberapa metafor lainnya. Bangsa ini rupanya gemar sekali memproduksi berbagai kiasan sebagaimana dilukiskan para wartawan dan pengamat politik.
Sebagai perang, kampanye politik, baik secara langsung maupun lewat media, mempertontonkan peristiwa-peristiwa yang menegangkan, menyebalkan, menjengkelkan, menyedihkan, absurd, ironis, menghibur, kocak, dan bahkan konyol. Memang realitas semacam ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, namun juga di negara-negara lain terjadi hal serupa.
Keterlibatan Jurnalis dan Reporter
Tak dapat dimungkiri, di balik kecamuk perang kampanye politik antar kandidat ada keterlibatan jurnalis dan reporter media massa. Merekalah justru sebagai sumber utama peperangan antar kandidat politik. Bahkan para wartawan dan reporter dapat pula membantu memenangkan sebuah peperangan dengan menyiarkan berita yang tujuannya meningkatkan citra seorang kandidat.
Kenyataannya, wartawan dan media massa memang dapat terang-terangan berpihak kepada suatu partai politik dan para kandidatnya. Hal ini tidak dianggap hal yang tabu, terlebih bagi pemilik media yang kebetulan terlibat aktif dalam politik praktis tentu memiliki hak atas medianya. Akan tetapi, agar independensi sebuah media dan profesionalitas jurnalisnya tetap terjaga, senyatanya pemberitaan tentang kandidat politik masih dalam batas-batas yang wajar.
Hingga derajat tertentu media massa mampu mempengaruhi khalayak untuk mengambil keputusan akhir dalam memilih kandidat presiden. Itu sebabnya, para tim sukses kampanye harus bersikap santun terhadap wartawan dan bahkan bekerjasama dengan mereka demi mengendalikan peliputan berita yang dapat mendukung kemenangan partai. Sekadar contoh, bila seorang kandidat adalah petualang seks, ia harus dicitrakan sebagai seorang ayah yang baik dan suami yang setia, meskipun itu akan menjadi senjata bagi wartawan lain untuk membongkar kedok kebohongannya.
Media massa juga sanggup merekayasa kandidat yang pernah tersangkut korupsi digambarkan sebagai pahlawan antikorupsi; yang semulanya tidak pernah dekat dengan kehidupan rakyat justeru disulap sebagai sosok penuh empati dan pro rakyat kecil.  Bahkan untuk meningkatkan daya impresif, foto kandidat politik dibayang-bayangi tokoh besar seolah identik dengan tokoh itu, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki kedekatan imajinatif maupun ideologi dengannya.
Peran Iklan Politik
Kendati kampanye politik sering diilustrasikan sebagai perang, iklan politik harus rasional, tidak jauh dari kenyataan, tidak membangkitkan naluri-naluri bawah sadar pemirsa dan tidak menawarkan solusi-solusi instan seperti lazimnya iklan produk. Bagaimanapun, iklan politik biasanya berbentuk berita yang dihasilkan dari suatu peristiwa yang direkayasa, terutama oleh para wartawan yang berpihak kepada mereka. Tak pelak, kesenjangan antara citra yang diproyeksikan dalam iklan dan perilaku kandidat yang sebenarnya, kerap berlawanan.
Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, hampir tidak ada perang yang menegangkan dalam setiap pemilu. Kampanye dan pemilu yang dilaksanakan Rezim Soeharto selalu direkayasa, dan hasilnya pun dapat diduga: partai politik mana yang akan keluar sebagai menang dan siapa yang akan menjadi presiden. Semasa Orde Baru, yang ada adalah sandiwara dalam arti yang sebenarnya: alur cerita kampanye politik sudah diatur sedemikian rupa oleh sang skenario.
Dalam kempanye dan pemilu sejak Soeharto lengeser unsur perang sebagai metafor mulai tampak meskipun terlalu banyak partai politik dan calon presiden yang bertarung, sehingga kita kehilangan fokus. Juga terlalu banyak pengganggu yang tidak perlu, seperti terlalu seringnya publikasi hasil survei mengenai elektabilitas para calon, sementara hasil survei tersebut sangat diragukan.
Dalam pemilihan presiden 2004 dan 2009, perang antarakubu berlangsung dalam berbagai aspek, terutama dalam taktik, wacana, dan penggunaan teknologi komunikasi. Perang wacana sering berupa kampanye sloganistik yang memuji diri-sendiri dengan sifat-sifat seperti “bersama kita bisa”, “sedikit bicara banyak kerja”, “aksi yang pasti untuk negeri”, “jujur, cerdas, berani” dan semacamnya. Perang wacana terkadang melibatkan kampanye negatif, yaitu dengan merendahkan kandidat lain sebagai orang yang “peragu”, “plintat-plintut”, “sok suci”, “anak baru gede” dan sebagainya.
Setiap tim sukses umumnya menggunakan ahli strategi untuk memenangi perang tersebut. Tim konsultan di kubu masing-masing harus memetakan kekuatan dan kelemahan pasukan sendiri dan pasukan lawan, termasuk berapa jumlah suara yang mungkin akan diperoleh di tiap-tiap kabupaten dan provinsi, di Jawa dan luar Jawa. Para penasihat juga sekaligus berperan sebagai laskar untuk merebut kedaulatan khalayak terhadap kandidat yang dijagokan.
Kesetiaan mereka terhadap partai politik lebih bersifat primordial alih-alih merupakan pilihan rasional. Para calon presiden pun telah mengerahkan seluruh perangkat teknologi komunikasi yang dimiliki demi mendongkrak kredibellitas dan elektabilitas mereka, meskipun sebagian wartawan dan lembaga media sosial terlihat gamang untuk bekerja sama dengan kandidat politik atau partai politik tertentu karena berisiko tinggi seperti dihujat, dianiaya, atau kantornya diserang para pendukung partai lawan.
Salah satu fakta yang tak terbantahkan bahwa warga Indonesia yang berpendidikan menengah-bawah cenderung berorientasi ideologi, sedang mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung berorientasi pada perubahan masa depan. Dengan kata lain, masyarakat negeri ini sudah cerdas dan melek politik sejak sekian pemilu merasa dibohongi dan dizhalimi. Sebagian besar masyarakat kini tak mudah lagi dibujuk secara politik lewat janji-janji.
Berdasarkan survei Pol-Tracking Institute, masyarakat ternyata lebih memilih parpol berdasarkan visi, misi dan program (34,2 persen) dari pada alasan figur tokoh yang diidolakan (17,8 persen) dan kesesuaian antara keyakinan dengan asas/ideologi partai (10 persen) (Antaranews, 21/12/2013).
Sayangnya, belum semua parpol memahami realitas ini. Terbukti, dalam berbagai iklan politik yang ditonjolkan hanya foto, nama diri, nomor urut atau tokoh partai di belakang seorang kandidat. Sedangkan informasi program-program partai atau visi misi yang bersangkutan terabaikan. Memang, dalam visualisasi politik, gambar adalah entitas yang cukup impresif dibanding kata-kata.

Rate this article!
Tags: