Di-Black List BI, Ratusan Perajin Tanggulangin Protes

DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim berharap pada Bank Indonesia untuk segera mencabut catatan black list bagi pengusaha atau pelaku UKM yang ada di Tanggulangin Sidoarjo.
Anggota DPRD Jatim Zainul Lutfi mengatakan saat menyerap aspirasi (reses) di Sidoarjo pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM atau pengusaha saat akan mengajukan kredit untuk mengembangkan usaha selalu dipersulit oleh bank. Baik swasta maupun milik BUMN, hal ini karena ada catatan hitam dari Bank Indonesia terhadap mereka.
Menurutnya, black list sudah tidak relevan lagi karena situasi dan kondisi di Tanggulangin secara perekonomian sangat baik. Artinya tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait pengembalian uang pinjaman modal tersebut.
“Dalam hal ini pemerintah harus hadir. UMKM harus mendapat dukungan permodalan agar tetap mampu bersaing dengan produk asing. Pembaruan teknologi untuk peningkatan kualitas produk itu butuh sokongan sana,” tegas Zainul Lutfi, politisi asal fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Rabu (30/5).
Ia menjelaskan, pelaku UMKM dan pengusaha di Tanggulangin Sidoarjo ini merupakan industri kerajinan terbesar di Indonesia dan sudah dikenal di luar negeri. Bahkan kerajinan industri di Tanggulangin juga turut menyumbang PDRB bagi pemerintah pusat, Provinsi Jatim, dan Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 1 triliun per tahunnya.
“Ingat, pelaku kerajinan Tanggulangin ini bukan daerah terdampak lumpur Sidoarjo, bahkan pemerintah saat ini sudah menentukan daerah terdampak lumpur Sidoarjo.”ujar Lutfi yang juga mantan anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo ini.
Maka itu, pihaknya bersama pelaku UMKM dan pengusaha di Tanggulangin Sidoarjo dalam waktu dekat akan berkirim surat ke pemerintah pusat agar Bank Indonesia dan bank Milik BUMN dan BUMD untuk segera mencabut black list tersebut. “Di Sidoarjo saat ini harga tanah juga kembali normal, seharusnya black list ini segera dicabut, agar para pengusaha bisa berkembang lagi,”ujarnya.
Sementara itu, Firman salah satu pengusaha tas Tanggulangin mengakui mengalami penolakan saat mengajukan pinjaman ke bank. Hal itu salah satu faktornya karena seluruh aset miliknya berada di Tanggulangin.
“Padahal kita butuh dana untuk memperbarui teknologi agar tas kita meningkat kualitasnya. Tapi kita selalu gagal mendapat bantuan modal. Wilayah Tanggulangin masih termasuk black list BI,” kata Firman ditemui di tokonya. [cty]