Edy Kuntadi
DPD PG Jatim, Bhirawa
Nasib Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim Edy Kuntadi bersama Sekretaris DPD Golkar Jatim Gesang Budiarso di ujung tanduk. Ini terjadi menyusul keputusan Kemenkum HAM yang mengesahkan Golkar kubu Ancol Agung Laksono sebagai Ketum DPP Partai Golkar dan Zainudin Amali (ZA) sebagai Sekjen DPP Golkar.
Menurut sumber di lingkup Partai Golkar yang menolak namanya disebutkan menegaskan alasan digantinya dua pimpinan parpol bergambar pohon beringin di Jatim ini ditengarai karena sikap keduanya yang menjadi banper saat pelaksanaan Munas Bali dengan mendukung Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketum dan Idrus Marham sebagai Sekjen.
“Yang saya dengar selepas putusan KemenkumHAM yang mengesahkan Munas Ancol, pihak Agung Laksono mulai bersih-bersih kepengurusan partai Golkar yang dinilai tidak lagi loyal sebagai upaya menyelamatkan kepentingan partai,”tegasnya, Rabu (25/3).
Diklarifikasi terpisah Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Andy Budi tidak menampik jika jajaran kubu Golkar Munas Ancol akan melakukan bersih-bersih. “Yang jelas dalam waktu dekat ini ada keputusan jika Ketua dan Sekretaris PG Jatim sudah dipersiapkan untuk di-Plt, sedang lainnya tergantung kondisi,” kata Andy dalam BBM singkatnya saat dikonfirmasi kisruh Partai Golkar.
Keberanian Partai Golkar hasil Munas Ancol ini, sangat beralasan.
Setelah mereka mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kemenkum HAM Nomor M.HH-01.0.AH.11.01 tentang pengesahan dan pengàkuan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Zainuddin Amali memastikan persoalan perpecahan di internal Partai Golkar akan selesai paling lambat 2016.
Saat dihubungi melalui ponselnya beberapa waktu lalu, pria yang juga anggota DPR RI dari Dapil XI (Madura) ini mengatakan bahwa DPP Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Agung Laksono sudah menerima SK Menkum HAM. ” Posisi kami sudah sah dan diakui oleh pemerintah dengan keluarnya SK tersebut. Semua kader dan simpatisan Partai Golkar harus tunduk atas SK tersebut,”ungkapnya.
Zainudin Amali mengatakan untuk di tingkat daerah, pihaknya menargetkan susunan kepengurusannya akan diselesaikan pada awal April 2015. “Nanti dilihat dulu kondisi daerahnya,”sambungnya.
Minta Angkat Kaki
Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta pimpinan Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo untuk segera angkat kaki dari ruang pimpinan Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung DPR. Hal ini agar fraksi baru yang dipimpin Agus Gumiwang dapat segera bertugas.
“Kita ingin segera bekerja dan semua kami lakukan untuk negara dan untuk partai,” kata Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/3).
Meski saat ini kubu Ical gencar melakukan perlawanan di parlemen, namun Agung memprediksi perlawanan itu tidak akan berlangsung lama. “Ya pelan-pelan lah. Mereka juga semua mengedepankan asas legalitas formal. Itu hanya sesaat dan ada hambatan-hambatan psikologis,” ujarnya.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo (Bamsat) menilai, kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional (Munas) palsu. Karenanya, kata Bambang, Golkar kubu Ical tidak akan membiarkan kubu Agung Laksono mengambil alih struktur Fraksi Golkar di DPR. “Kami belum (terima surat). Kalaupun terima paling kami buang,” kata Bambang di Gedung DPR.
Menurut Bambang, Golkar kubu Agung Laksono tidak bisa seenaknya mengusir Partai Golkar hasil Munas yang sah. Apalagi, mengambil alih Fraksi Golkar di DPR. “Emang dia siapa? Pimpinan saja belum mengesahkan. Pengurus Munas Ancol belum definitif karena masih ada gugatan di PN dan PTUN dan Bareskrim,” cetusnya.
Sebelummya, Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mengirim surat yang isinya meminta Ketua Fraksi Golkar ?kubu Ical, Ade Komaruddin, untuk angkat kaki dari Ruang Fraksi Golkar. [cty,ira]
