Dianggap Bermasalah, FKPAK Usir Plt Dirut PDP Khayangan

Plt Dirut Khayangan Jember Arief Wicaksono (baju putih) saat diusir FKPAK, Senin (8/2).

Jember Bhirawa
Puluhan Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) mengusir Pelaksana teknis (Plt) Dirut PDP Khayangan Jember Arief Wicaksono yang dilantik oleh Bupati Faida, Senin (8/2).
Selain mengusir Arif, FKPAK juga menutup pintu gerbang PDP Khayangan dengan poster “Tolak Plt Dirut PDP Bermasalah’, ‘Basuh Muka dan Gosok Gigimu’, dan ‘FKPAK Lawan Arogansi’.
Arief Wicaksono yang sebelumnya sebagai Dewan Pengawas (Dewas) PDP Khayangan, ditunjuk sebagai Plt Dirut PDP Khayangan menggantikan Dirut lama Hariyanto yang sudah habis periodesasinya per 1 Februari 2021 kemarin.
Koordinator FKPAK Dwi Agus mengatakan, Arif dinilai buruh adalah sosok yang tidak tepat karena rekam jejak Arief selama menjabat di Kebun Blawan milik PTPN XII.”Pernah ada kasus di Kebun Blawan, dugaan penyelewengan kopi rakyat sampai dia dinonjob-kan dari manager, tidak dapat pesangon setelah pensiun dini,” bebernya.
Sebelum menjadi Dewas PDP Kahyangan, Arif pernah menjabat Manager Kebun Blawan PTPN XII di Kabupaten Bondowoso. “Seharusnya, yang diangkat adalah sosok yang bersih, bukan yang pernah bermasalah,” tutur Agus.
Selain itu, para buruh juga mencurigai penunjukan Arif oleh Faida sarat kepentingan politik. Faida yang masa jabatannya hanya tinggal beberapa hari lagi diyakini sengaja membuat keputusan yang akan merepotkan Bupati Jember berikutnya, yakni Hendy Siswanto – H.Balya Firjaun Barlaman.
“Jadi, kami menduga nuansa politis sangat kental, karena seharusnya Dirut lama di Plt kan dulu sampai bupati definitif. Secara aturan, Perda PDP masih pakai Banwas (Badan Pengawas) yang diketuai Sekda. Tapi, ini oleh Faida diganti Dewas yang ada Arif sebagai ketuanya di sana,” paparnya.
Sekretaris Dewas PDP Khayangan, Gautama Budi Arundati menanggapi apapun pernyataan buruh kendati dalam bentuk aksi protes harus didengar dan diperhatikan. “Karena buruh itu stakeholder terdekat yang bekerja full di lapangan. Apalagi selama ini belum digelar Laporan Pertanggung Jawaban Direksi yang sudah habis masa jabatannya,” ungkap Budi kemarin.
Apabila mekanisme tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan kemudian Faida selaku Bupati langsung mengambil keputusan, akan berdampak negatif dikalangan publik dan buruh. Dewas sendiri menahan diri untuk tidak mengeluarkan rekomendasi.”Apalagi, situasi Pemkab Jember yang sedang dalam masa transisi menuju peralihan kekuasaan juga jadi pertimbangan. Kalau sekarang masih transisi, idealnya seperti ini diserahkan ke Bupati yang baru,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Arief Wicaksono belum bisa dikonfirmasi media karena telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif. [efi]

Tags: