Anggota DPRD Jember saat menandatangani usulan hak angket kepada pimpinan DPRD Jember.
Ketidak hadiran Bupati Faida dalam sidang paripurna interplasi, Jum” at siang (27/12), semakin menambah daftar panjang perseteruan antara Bupati dan DPRD Jember. Bahkan ketidak hadiran Bupati dinilai sebagai sebuah pelecehan terhadap parlemen. Sehingga para fraksi sepakat akan menggunakan hak angket untuk bisa menghadirkan bupati untuk mengetahui berberapa persolan yang terjadi di Jember.
Bahkan tandatangan usulan dan rapat banmus paripurna hak angket langsung di gelar usai paripurna interpelasi, setelah tidak ada satupun pejabat pemkab yang hadir untuk mewakili bupati.
Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Tabroni menilai, ketidakhadiran bupati tanpa mewakilkan kepada satupun pejabatnya, merupakan pelecehan terhadap parlemen. “Karena itu seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan sepakat, untuk mengusulkan penggunaan hak angket, untuk menyelidiki seluruh persoalan yang terjadi di pemkab Jember,” ujar Tabroni kemarin.
Hal senada diungkapkan Juru bicara fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Siswono. Bahkan Siswono mengusulkan agar DPRD memberikan warning kepada bupati. ,” DPRD bisa saja melakukan gerakan masal menurunkan bupati dari jabatannya, agar bupati tidak merasa lebih tinggi dari DPRD,” tegasnya.
Usai paripurna interpelasi, seluruh anggota dewan yang hadir langsung menandatangani usulan penggunaan hak angket, dan diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk di register. Saat itu juga anggota dewan minta kepada pimpinan menggelar rapat banmus, untuk menjadwalkan paripurna hak angket Senin pekan depan.
Seperti berita sebelumnya, penggunaan interpelasi terhadap Bupati Faida oleh DPRD Jember, untuk mengetahui jawaban Bupati terkait beberapa persoalan yang terjadi di Jember. Diantaranya, persoalan Jember tidak mendapatkan kouta CPNS 2019, SOTK yang tidak sesuai, serta tidak dijalankannya teguran Mendagari maupun Gubernur terkait pelantikan pejabat dilingkungan pemkab Jember yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.(efi)
