Dianggap Salah Sasaran, Pakde Karwo Tolak Bertemu Buruh

Ribuan buruh dari enam serikat pekerja berunjukrasa di depang Gedung Negara Grahadi, Kamis (6/11). Mereka menuntut UMK Surabaya 2015 sebesar Rp 3 juta dan  menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Ribuan buruh dari enam serikat pekerja berunjukrasa di depang Gedung Negara Grahadi, Kamis (6/11). Mereka menuntut UMK Surabaya 2015 sebesar Rp 3 juta dan menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Pemprov, Bhirawa
Ribuan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (6/11) siang. Mereka menuntut UMK 2015 untuk Kota Surabaya sebesar Rp 3 juta.
Sayangnya, mereka tidak ditemui Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan hanya diterima Wagub Drs H Saifullah Yusuf serta perwakilan Disnakertransduk Jatim. “Seharusnya para buruh cukup demo ke pemerintah daerah masing-masing. Salah sasaran kalau demo ke gubernur, apalagi masih ada daerah yang belum mengajukan nilai UMK,” ujar Pakde Karwo di kantor gubernur, Kamis (6/11).
Hingga kemarin, selain Kota Surabaya, ada tiga daerah lain yang belum mengusulkan UMK ke Dewan Pengupahan Provinsi Jatim yakni Kab Sidoarjo, Kab Gresik dan Kab Jombang.
Pakde Karwo menegaskan dirinya enggan menemui para buruh yang demo sebelum 21 November (batas penyerahan UMK ke provinsi), karena permasalahan saat ini ada di pemerintah kabupaten/kota.
Penilaian gubernur ini mengaju pada mekanisme penentuan UMK yang dilakukan di tiap daerah, kemudian baru diusulkan ke provinsi untuk disahkan. “Kalau mau demo ke provinsi ya pas 21 November saat pengesahan nanti, karena semua nilai UMK sudah masuk,” terangnya.
Meski sejumlah buruh ngotot hanya mau ditemui gubernur, Pakde Karwo tetap enggan menemui. “Meski ditemui kan percuma,” tegasnya.
Andi Pecie, koordinator aksi mengatakan unjuk rasa kali ini setidaknya diikuti enam serikat pekerja di antaranya KSPSI, lantas FSBK,SPN, SBSI, Sarbumusi dan Produktiva. Ada beberapa tuntutan yang mereka bawa di antaranya mendesak UMK Kota Surabaya minimal adalah Rp 3 juta. Selain itu mereka juga menolak rencana kenaikan BBM, serta menuntut penghapusan iuran BPJS kesehatan bagi pekerja.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  hingga kini belum menyelesaikan usulan UMK-nya. Padahal sesuai jadwal usulan UMK harusnya sudah diserahkan ke gubernur pada akhir Oktober lalu.
Andie Peci mengatakan sebagai perwakilan buruh mengaku kecewa karena hingga kini Pemkot Surabaya tak kunjung menyelesaikan usulan UMKnya. Buruh sendiri berjanji akan kembali berunjuk rasa.  “Kita akan terus kawal sampai pemerintah benar-benar menetapkan UMK Surabaya sebesar Rp 3 juta,” katanya di sela-sela aksi.
Pantauan Bhirawa, dengan diiringi empat buah mobil komando yang lengkap dengan salon, ribuan massa datang dengan cara long march dari depan Gramedia Expo menuju Grahadi. Mereka tampak dengan membawa aneka poster dan spanduk.
Terlihat delapan poster berukuran besar yaitu dua kali enam meter mereka bentangkan di antaranya bertuliskan ‘ Naikkan UMK Surabaya Rp 3 Juta’, serta ‘ Tolak Kenaikan Harga BBM’ , ‘ Hapus Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja’. Dan ‘ Penetapan Upah Harus Sesuai Mekanisme Hukum yang Berlaku’.

Pekan Depan Serahkan
Kadisnaker Kota Surabaya Dwi Purnomo memastikan Kota Surabaya akan mengusulkan UMK ke Gubernur Jatim minggu depan setelah mendapat kepastian DKI Jakarta akan mengumumkan UMK minggu ini. Surabaya tak bisa segera melakukan usulan UMK ke Gubernur Jatim karena  akan menjadikan UMK Jakarta sebagai patokan.
“Kemungkinan DKI Jakarta akan mengumumkan besaran UMK 2015 pada hari ini (kemarin) atau besok. Setelah itu Dewan Pengupahan Surabaya akan melakukan rapat lagi untuk menentukan besaran UMK tahun depan,” kata Dwi Purnomo.
Menurutnya bila merunut jumlah UMK pada 2014 ini, selisih Surabaya dengan DKI Jakarta hanya terpaut Rp 200 ribu. Diprediksi untuk tahun ini selisihnya juga seputar angka tersebut. Hanya saja Dwi tidak mau membeberkan angka pasti besaran UMK Surabaya 2015.
“Kalau tahun ini DKI Jakarta mematok Rp 2,4 juta dan Surabaya Rp 2,2 juta maka untuk tahun depan selisihnya juga tidak terlalu mencolok. Makanya kami menunggu DKI Jakarta dulu diumumkan baru nanti kami akan memasukkan usulan UMK ke gubernur,” kata pejabat yang juga Ketua Dewan Pengupahan Surabaya ini. [iib,geh]

Tags: