Buku IPS Kelas 6 SD versi KTSP yang menyebut di dalamnya Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Puskurbuk Tarik Buku IPS Kelas VI SD KTSP
Surabaya, Bhirawa
Di tengah kegaduhan dunia internasional terhadap klaim Presiden AS Donal Trump yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pemerintah Indonesia justru kecolongan dengan menerbitkan buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang memuat hal serupa.
Penyebutan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tertuang dalam buku IPS kelas VI SD versi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal tersebut langsung membuat gelisah berbagai pihak. Salah satunya Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. Pihaknya menduga ada unsur kesengajaan dalam proses pembuatan buku tersebut.
“Dari Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud), buku tersebut telah dikeluarkan dari sistem BSE (Buku Sekolah Elektronik) semalam (Senin),” tutur Suli Daim dikonfirmasi kemarin, Selasa (12/12).
Menurut Suli, peristiwa ini menunjukkan bahwa ada problem yang belum terkonsolidasikan dengan baik dalam hal pendidikan. Kesalahan semacam ini tidak mungkin muncul karena alasan teknis. “Ada faktor kesengajaan karena memang banyak kepentingan dalam hal ini,” tutur Suli.
Suli berharap, kedepan pemerintah perlu berhati-hati dengan produk buku yang dikeluarkan. Perlu ada validasi dalam memantau penerbitan buku yang akan diajarkan. Melalui buku itu, merupakan alat yang strategis untuk membangun pola pikir. “Kalau ada yang salah, dampaknya akan cukup luas dalam proses pendidikan anak. Karena itu butuh kehati-hatian yang serius dalam membuat buku-buku ajar anak sekolah,” kata dia.
Pembuatan buku, lanjut Suli, tidak cukup hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kapasitas bagus. Lebih dari itu, buku sebagai bahan ajar perlu dibuat oleh orang-orang yang punya integritas. “Tidak cukup orang pintar untuk membuat buku itu,” tandas Suli.
Keresahan serupa diungkapkan pakar pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki. Menurut dia, jaringan Yahudi telah masuk di Indonesia. Baik yang menulis maupun yang mencetak secara sadar sedang membuat kesalahan tersebut. “Pemerintah kita sedang berjuang agar Yerusalem tetap menjadi bagian dari Palestina. Jadi sikap Kemendikbud harus selaras dengan itu,” terang Zainudin.
Menurut dia, sejauh ini kerap terjadi permasalahan dalam buku pelajaran siswa. Hal itu seolah-olah seperti disengaja dan dilakukan oleh orang-orang yang sama. “Tujuannya sama, membuat gaduh situasi melalui buku pelajaran,” terang dia.
Kondisi semacam ini, lanjut Zainudin, patut dicermati Kemendikbud sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam penerbitan buku sekolah. Menurut dia, penerbitan buku maupun soal-soal ujian harus lebih selektif sebelum sampai di tangan siswa.
“Masyarakat juga harus kritis dengan berbagai temuan yang ada,” tutur mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim tersebut. [tam]
