Dibagi Dua Trase, Proyek Kereta Gantung Kota Batu Dimulai Awal Tahun Depan

Keberadaan kereta gantung akan mempermudah sistem transportasi di Kota Batu yang memliki tipikal alam berbukit dengan jalan berkelok.

Kota Batu,Bhirawa
PT Industri Kereta Api (INKA) mengatakan bahwa rencana pembangunan transportasi wisata kereta gantung di Kota Batu akan dibagi dalam dua trase atau jalur. Hal ini diketahui dari hasil rapat koordinasi antara Pemkot Batu- PT INKA yang digelar di Rupatama Balai Kota Among Tani Batu beberapa waktu lalu.

Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM mengatakan bahwa rakor bersama PT INKA ini telah dilakukan pada pekan lalu. Rakor tersebut merupakan rapat finalisasi dengan pembahasan hasil kajian rencana pembangunan kereta gantung.

“Dalam rapat kordinasi tersebut langsung dipimpim Bu Wali dan OPD terkait dengan progres pembangunan kereta gantung bersama PT INKA,” ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (4/4).

Dari presentasi PT INKA, kata Punjul, dari titik-titik yang ada dalam rencana trase kereta gantung akan dibagi menjadi dua. Yaitu, trase Kidul Brantas yang meliputi, Sengkaling UMM, Jatim Park 3, Gangsiran Puthuk, Jatim Park 2, Kusuma Agrowisata, Gunung Seruk, Pos Pendakian Gunung Panderman dan Gunung Punuk Sapi. Kemudian trase Lor Brantas yang meliputi, Selecta, Putuk Gendero, Puncak Kalindra, Coban Talun dan Bukit Jengkoang.

Adapun dalam proses pembangunannya, digunakan skema investasi dengan konsesi selama 20 tahun. Dengan foreign investasi sebesar 70 persen, bank 25 persen, serta masyarakat dan konsultan sebesar lima persen. Untuk perhitungan besaran anggaran yang dibutuhkan setiap 5 kilo meter dibutuhkan sekitar Rp 300-500 miliar.

Ditambahkan Punjul, ada beberapa permintaan dari PT INKA agar pembangunan transportasi wisata kereta gantung bisa segera terealisasi. Permintaan tersebut di antaranya, pembuatan business plan, mitigasi dan konsesi resiko pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dan juga hingga kepastian skema pembiayaan investasi.

“Pada intinya pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappeprof dan Dishub Jatim memberikan masukan dan saran. Yakni agar dipastikan komitmen para pihak, terutama dalam hal ini konsorsium yang dibentuk,” jelas Punjul.

Dengan adanya komitmen konsorsium atau kepastian skema pembiayaan investasi ke depan bisa dipastikan rencana trase tidak menyalahi RTRW dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Yakni dengan mengkaji penentuan prioritas trase atau rute mana yang akan di bangun.

“Untuk rute disarankan tidak mengganggu kawasan paralayang sebagai kawasan wisata yang sudah ada. Begitu juga kawasan lainnya,” tandas Punjul.(nas)

Tags: