Bupati – Wakil Bupati Pamekasan (Badrud Tamam – Raja’e) pertama kali hadiri rapat Paripurna DPRD acara pemandangan umum Fraksi bahas PAK 2018.
Pamekasan, Bhirawa
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, mengkritisi draf rancangan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018, pada rapat paripurna acara Pemandangan Umum Fraksi, yang dipimpin Imam Kusairi, Selasa (25/9).
Rapat dihadiri Bupati – Wakil Bupati Pamekasan yang baru Badrud Tamam dan Raja’e didampingi Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili Yasin, Wakil Ketua, Hermanto, serta 31 anggota dewan, Forpimda, Kepala Intansi dan OPD.
Pemandangan umum diawali Fraksi PPP, mengucapkan selamat dilantik dan hadir Bupati Badrud Tamam dan Wabup Roja’e. Jubir Fraksi berlambang Bintang ini menyerahkan berkas korekai PAK 2018 kepada pimpinan rapat.
Fraksi Merah Putih melalui Jubir, H. Taufik Rahman, mengapresiasi peningkatan PAD mencapai 10 persen lebih. Termasuk Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem. Namun ketiga Fraksi meminta kenaikan PAD itu dibarengi juga dengan peningkatan pengawasan di lapangan sehingga kebocoran dapat dikontrol.
“Penarikan pajak dan retribusi perlu benahi karena sistem bersifat manual. Dan kontrol juga manual maka kerawan kebocoran sulit diawasi secara ketat. Terutama retribusi khusus di pasar-pasar tradisional, parkir di jalan dan di rumah sakit,” tandas H. Tatang jubir Fraksi Golkar.
Sementara Fraksi Nasdem, Ny Wardah mengoreksi ttg anggaran pendapatan sektor non pajak. Semula diterangkan turun 2,11 persen, pada dasar mengalami kenaikan. Maka Fraksi Nasdem tetap memberi penghargaan atas kenaikan itu walau adanya koreksi.
Fraksi Merah Putih, Golkar dan Nasdem, kemampuan penyerapan anggaran yang dikelola tiap OPD. Hal agar menjadi perhatian khusus, terutama bagi pemimpin. Karena selain program kerja dibuat tidak tergarap dan merugikan rakyat Pamekasan. “Penyerapan anggaran dan sukses kegiatan. OPD bisa menuntaskan kegiatan diberi reword. Belum sukses diberi impasmen,” pinta Wardah.
Selanjutnya sorotan di bidang pendidikan pemerataan guru, nasib tenaga honorer K2 dan pembebasan lahan sekolah yang jadi sengketa dengan 46 orang kini sebagai penjaga sekolah. Bidang kesehatan perlu peningkatan pelayanan, pemenuhan tenaga medis baik di RSU Waru. Di RS Slamet Martodirdjo, disoroti soal kebersihan, pelayan pasien kelas II dan kelas III, maupun di ICU.
Fraksi Golkar meminta, eksekutif melakukan pemutahiran data wajib pajak dan retribusi. Dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi agar pendapat daerah bisa diperuntukan kegiatan pembangunan dalam mensejahterakan rakyatnya.
Sedangkan Fraksi PBB, Demokrat, PAN Sejahtera dan PKB oleh jurubicara diserahkan pada pimpinan rapat untuk dilanjutkan pihak eksekutif. [din]
