Terjadi jual beli jabatan perangkat desa hingga ratusan juta, massa menuntut proses rekrutmen diulang. [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Harga jabatan sekretaris desa (sekdes) di Kecamatan Tanjunganom Rp 750 juta, sementara jabatan untuk perangkat desa lain tidak jauh beda. Kondisi ini, ratusan massa dari sejumlah desa berunjuk rasa menuntut rekrutmen 214 perangkat desa yang lowong di Kabupaten Nganjuk diulang.
“Ada indikasi bahwa telah terjadi jual beli jabatan perangkat desa oleh panitia rekrutmen, bahkan kami telah mengantongi bukti kwitansi senilai ratusan juta dari proses rekrutmen perangkat desa,” teriak Jhon Wilem, koordinator aksi, Rabu (27/12).
Dalam orasinya, Jhon Wilem dengan lantang mengatakan jika proses rekrutmen perangkat desa sangat transaksional. Calon yang dekat dengan perangkat desa dan kepala desa dipastikan akan lolos.
Lebih ironis lagi, diungkapkan Jhon Wilem, untuk jabatan perangkat desa para calon yang ingin menang harus membayar uang ratusan juta. Mafia pengisian perangkat desa, terjadi hampir 88 desa yang saat ini tengah melakukan proses rekrutmen. “Ini terjadi sangat masiv dan siapa-siapa yang akan lolos dan menjadi perangkat desa harus punya modal uang ratusan juta,” tandas Jhon Wilem.
Sementara itu pengakuanSutini peserta pengisian perangkat di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan seakan menguatkan dugaan adanya jual beli jabatan perangkat desa. Menurut Sutini yang dirinya ikut mencalonkan diri untuk jabatan sekdes menilai adanya kejanggalan dalam tahapan rekrutmen perangkat desa.
Sejumlah kejanggalan daam rekrutmen perangkat desa, dikatakan Sutini, diantaranya tidak adanya saksi dari calon peserta saat koreksi hasil tes tulis. Sehingga, ada indikasi bahwa terjadi rekayasa nilai tes tulis oleh panitia. Selain itu, yang kemudian dinyatakan lolos adalah kerabat dekat Kades dan perangkat desa. “Saya ikut rekrutmen perangkat desa untuk posisi sekdes, masak ada peserta yang kerabat dekat perangkat desa nilai tesnya sempurna,” keluh Sutini.
Menanggapi pengaduan tersebut, Plt Bupati Nganjuk KH Abdul Wahid Badrus mengatakan agar masyarakat melapor ke Kepolisian jika memang benar ditemuan adanya jual beli jabatan dalam rekrutmen perangkat desa. Selain itu, masyarakat diminta untuk mengawasi proses rekrutmen perangkat desa yang saat ini sedang berlangsung. “Seharusnya dilaporkan kasus per kasus, sehingga tidak melebar kemana-mana,” terang Wahid Badrus.
Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso yang juga menemui massa pengunjuk rasa akan mendukung langkah masyarakat yang melaporkan dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Puji juga akan berkoordinasi dengan komisi-komisi di DPRD untuk mengawal proses rekrutmen perangkat desa agar kecurangan dan dugaan jual beli jabatan dapat diminimalisir .
Aksi ratusan massa yang berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk berlangsung hingga sekitar pukul 13.00. Setelah melakukan dialog dengan Plt Bupati Nganjuk dan Ketua DPRD, massa mengaku akan melaporkan perkembangan serta kecurangan-kecurangan dalam proses rekrutmen perangkat desa. [ris]
